PEMILU 2024

Capres Boleh Kampanye di Kampus, Begini Detail Ketentuannya

Muhamad Wildan | Minggu, 15 Oktober 2023 | 14:15 WIB
Capres Boleh Kampanye di Kampus, Begini Detail Ketentuannya

Ilustrasi. Petugas PPSU menyapu sampah dengan latar belakang penghitungan mundur Pemilu 2024 di depan Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Senin (1/5/2023). ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/foc.

JAKARTA, DDTCNews - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menerbitkan peraturan yang akan menjadi landasan bagi peserta pemilu untuk menggelar kampanye di fasilitas pendidikan.

Sesuai dengan Pasal 72 ayat (1) huruf h Peraturan KPU (PKPU) 15/2023 s.t.d.d PKPU 20/2023, kampanye boleh dilaksanakan di fasilitas pendidikan sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab tempat dan hadir tanpa atribut kampanye.

"Fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h digunakan sepanjang tidak mengakibatkan fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan terganggu fungsi atau peruntukannya, serta tidak melibatkan anak," bunyi Pasal 72 ayat (1a) PKPU 15/2023 s.t.d.d PKPU 20/2023, dikutip pada Minggu (15/10/2023).

Baca Juga:
Binus University Raih Juara I PERTAPSI Tax Competition 2024

Kampanye di fasilitas pendidikan hanya bisa dilakukan di perguruan tinggi yang meliputi universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, akademi, ataupun akademi komunitas. Kampanye di fasilitas pendidikan hanya dapat dilaksanakan pada Sabtu atau Minggu.

Metode kampanye pemilu di fasilitas pendidikan dibatasi hanya berbentuk pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka.

Sebelum berkampanye di fasilitas pendidikan, petugas kampanye perlu menyampaikan permohonan izin terlebih dahulu kepada rektor, ketua, ataupun direktur dari perguruan tinggi dimaksud.

Baca Juga:
Keseruan Babak Final PERTAPSI Tax Competition 2024 di Menara DDTC

Dalam memberikan izin, penanggung jawab fasilitas pendidikan harus menerapkan prinsip adil, terbuka, proporsional, dan tidak berpihak kepada salah satu peserta pemilu.

Apabila penanggung jawab fasilitas pendidikan telah memberikan izin, petugas kampanye wajib menyampaikan salinan izin kepada Kemendikbud atau Kemenag paling lambat sehari sebelum pelaksanaan kampanye.

Tak hanya itu, salinan izin dari penanggung jawab fasilitas pendidikan juga harus disampaikan ke KPU, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Polri paling lambat sehari sebelum pelaksanaan kampanye. (rig)

Baca artikel-artikel menarik terkait dengan pajak dan politik di laman khusus Pakpol DDTCNews: Suaramu, Pajakmu.


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 01 Maret 2024 | 17:15 WIB KOMPETISI PAJAK

Binus University Raih Juara I PERTAPSI Tax Competition 2024

Jumat, 01 Maret 2024 | 17:00 WIB KOMPETISI PAJAK

Keseruan Babak Final PERTAPSI Tax Competition 2024 di Menara DDTC

Jumat, 01 Maret 2024 | 16:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Ada Coretax, Nomor Seri Faktur Pajak Tak Perlu Lagi Minta ke KPP

Jumat, 01 Maret 2024 | 15:15 WIB PERTAPSI TAX COMPETITION

Babak Final PERTAPSI Tax Competition Resmi Digelar, 5 Tim Berkompetisi

BERITA PILIHAN
Sabtu, 02 Maret 2024 | 10:30 WIB KINERJA PERDAGANGAN

Pemerintah Waspadai Surplus Neraca Perdagangan yang Terus Mengecil

Sabtu, 02 Maret 2024 | 10:15 WIB BERITA PAJAK SEPEKAN

UMKM Tak Bisa Lagi Pakai PPh Final 0,5 Persen, Masih Ada Insentif Lain

Sabtu, 02 Maret 2024 | 10:00 WIB IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

ASN Pindah ke IKN, 47 Tower Rumah Susun Disiapkan

Sabtu, 02 Maret 2024 | 09:30 WIB KEBIJAKAN PERDAGANGAN

Indonesia Dorong AS Otorisasi Pembaharuan Fasilitas GSP

Sabtu, 02 Maret 2024 | 09:00 WIB MAHKAMAH KONSTITUSI

Bernuansa Premium Remedium, Ketentuan Soal Pidana Pajak Diuji di MK

Sabtu, 02 Maret 2024 | 08:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Piloting Modul Impor-Ekspor Barang Bawaan Penumpang Tahap I Dimulai

Sabtu, 02 Maret 2024 | 08:00 WIB PROVINSI DKI JAKARTA

Pemprov DKI Tetapkan Deadline Bayar/Setor dan Lapor SPT Pajak Daerah

Jumat, 01 Maret 2024 | 18:45 WIB RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa DPP PPh Pasal 23 atas Diskon Tambahan dan Biaya Promosi

Jumat, 01 Maret 2024 | 18:00 WIB KAMUS PAJAK

Apa Itu Penyanderaan atau Gijzeling dalam Penagihan Pajak?