KEBIJAKAN PAJAK

BKPM Punya Wewenang Beri Fasilitas Tax Holiday di IKN

Muhamad Wildan | Selasa, 14 Maret 2023 | 10:00 WIB
BKPM Punya Wewenang Beri Fasilitas Tax Holiday di IKN

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Keuangan melimpahkan kewenangan pemberian persetujuan pemberian insentif tax holiday di Ibu Kota Nusantara (IKN) dan daerah mitra ke Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Untuk memperoleh persetujuan insentif tax holiday, wajib pajak harus mengajukan permohonan lewat sistem online single submission (OSS).

"Pemberian persetujuan fasilitas pengurangan PPh badan dilimpahkan kewenangannya…kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi/koordinasi penanaman modal," bunyi Pasal 37 ayat (4) PP 12/2023, dikutip pada Selasa (14/3/2023).

Baca Juga:
Anies Beberkan Strategi Perbaiki Tax Ratio, Bereskan Bad Governance

Untuk mendapatkan persetujuan tax holiday, wajib pajak harus mengajukan permohonan sebelum mulai beroperasi komersial. Khusus relokasi kantor, permohonan tax holiday diajukan paling lambat 30 hari sejak tahun pajak pendirian atau pemindahan kantor pusat/regional wajib pajak berakhir.

Setelah persetujuan diperoleh, insentif tax holiday mulai dimanfaatkan oleh wajib pajak sejak tahun saat mulai beroperasi komersial.

Pemanfaatan fasilitas tax holiday ditetapkan oleh menteri keuangan berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan yang dilakukan oleh dirjen pajak. Permohonan pemanfaatan fasilitas tax holiday juga diajukan oleh wajib pajak lewat OSS.

Baca Juga:
Pacu Penerimaan, Otoritas Filipina Didesak Terapkan Pungutan PPN PMSE

"Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara melimpahkan kewenangan untuk menetapkan pemanfaatan fasilitas pengurangan PPh badan ... dalam bentuk delegasi kepada kepala kanwil DJP," bunyi Pasal 38 ayat (5) PP 12/2023.

Nanti, kanwil DJP yang wilayahnya mencakup IKN tersebut mendapatkan delegasi untuk menerima permohonan pemanfaatan tax holiday dan melakukan pemeriksaan lapangan.

Untuk diketahui, PP 12/2023 memuat 42 pasal tentang fasilitas penanaman modal. Dalam pasal-pasal itu, pemerintah menawarkan beragam insentif seperti tax holiday bagi wajib pajak yang melakukan investasi di IKN. Lalu, tax holiday bagi sektor keuangan di financial center IKN.

Baca Juga:
Hak dan Kewajiban Wajib Pajak saat Dilakukan Pemeriksaan Bukper

Kemudian, tax holiday bagi perusahaan asing ataupun dalam negeri yang merelokasi kantor pusat atau kantor regionalnya ke IKN; pemberian supertax deduction atas kegiatan vokasi dan litbang di IKN; fasilitas pengurangan penghasilan bruto atas sumbangan.

Berikutnya, pemberian fasilitas PPh Pasal 21 final ditanggung pemerintah (DTP), PPh final 0% bagi UMKM; dan pengurangan PPh final atas pengalihan hak atas tanah/bangunan sebesar 100%.

Tak hanya itu, terdapat pula fasilitas PPN tidak dipungut, pengecualian PPnBM, pembebasan bea masuk, dan fasilitas pajak dalam rangka impor (PDRI). (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Senin, 11 Desember 2023 | 11:39 WIB PEMILU 2024

Anies Beberkan Strategi Perbaiki Tax Ratio, Bereskan Bad Governance

Senin, 11 Desember 2023 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Hak dan Kewajiban Wajib Pajak saat Dilakukan Pemeriksaan Bukper

Senin, 11 Desember 2023 | 10:39 WIB KEBIJAKAN PERDAGANGAN

Transaksi Hari Belanja Online Nasional 12.12 Ditarget Rp25 Triliun

BERITA PILIHAN
Senin, 11 Desember 2023 | 11:39 WIB PEMILU 2024

Anies Beberkan Strategi Perbaiki Tax Ratio, Bereskan Bad Governance

Senin, 11 Desember 2023 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Hak dan Kewajiban Wajib Pajak saat Dilakukan Pemeriksaan Bukper

Senin, 11 Desember 2023 | 10:39 WIB KEBIJAKAN PERDAGANGAN

Transaksi Hari Belanja Online Nasional 12.12 Ditarget Rp25 Triliun

Senin, 11 Desember 2023 | 10:09 WIB PENGAWASAN PAJAK

Produksi SP2DK Sepanjang 2022 Turun, Begini Penjelasan DJP

Senin, 11 Desember 2023 | 09:17 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Catat! Simpan Dokumen Ini untuk Hindari Potensi Pemeriksaan Bukper

Senin, 11 Desember 2023 | 09:00 WIB PEMILU 2024

DJP Harap Paslon Capres-Cawapres Paham Soal Pajak, Ini Alasannya

Minggu, 10 Desember 2023 | 19:00 WIB PMK 120/2023

Ingat! PPN DTP Bisa Batal Jika BAST Rumah Tak Didaftarkan ke Sikumbang

Minggu, 10 Desember 2023 | 18:15 WIB LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK

BPK Sebut Data Pemicu di Approweb DJP Tidak Sepenuhnya Valid

Minggu, 10 Desember 2023 | 17:45 WIB SENGKETA PAJAK

Tingkatkan Kinerja Penanganan PK, DJP Bangun KMS Sengketa Pajak

Minggu, 10 Desember 2023 | 17:32 WIB PEMILU 2024

Debat Pertama Capres-Cawapres, Ini Daftar Nama Panelis dan Moderator