Fokus
Literasi
Senin, 06 Desember 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 06 Desember 2021 | 17:00 WIB
TIPS CUKAI
Jum'at, 03 Desember 2021 | 19:00 WIB
KAMUS PERPAJAKAN
Jum'at, 03 Desember 2021 | 16:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 01 Desember 2021 | 08:17 WIB
KURS PAJAK 1 DESEMBER - 7 DESEMBER 2021
Rabu, 24 November 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 24 NOVEMBER - 30 NOVEMBER 2021
Rabu, 17 November 2021 | 08:51 WIB
KURS PAJAK 17 NOVEMBER - 23 NOVEMBER 2021
Rabu, 10 November 2021 | 07:33 WIB
KURS PAJAK 10-16 NOVEMBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

BKF: UU HPP Bakal Dekatkan Kinerja Perpajakan ke Level Potensial

A+
A-
1
A+
A-
1
BKF: UU HPP Bakal Dekatkan Kinerja Perpajakan ke Level Potensial

Gedung Kementerian Keuangan. (foto: Kemenkeu)

JAKARTA, DDTCNews – Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan meyakini perbaikan adminisrrasi dan kebijakan dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) akan makin mendekatkan kinerja perpajakan ke level potensial.

Kepala BKF Febrio Kacaribu mengatakan UU HPP menutup celah-celah aturan serta mengadaptasi perkembangan bisnis digital. UU HPP juga akan memperkuat aspek keadilan terkait dengan beban pajak yang harus ditanggung wajib pajak serta mendukung penguatan sektor UMKM.

”Sehingga perpajakan nasional makin siap menghadapi berbagai tantangan ekonomi ke depan. Ini tongkat estafet yang penting dari berbagai reformasi yang telah dilakukan sebelumnya,” katanya dalam keterangan resmi, Senin (11/10/2021).

Baca Juga: Pacu Industri Pariwisata 2022, Berbagai Insentif Pajak Disiapkan

Febrio menilai UU HPP mencerminkan besarnya komitmen pemerintah untuk mereformasi kebijakan fiskal secara menyeluruh. Keberhasilan reformasi fiskal sangat krusial untuk memfasilitasi reformasi struktural pada bidang lain seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur.

UU HPP juga akan menguatkan efektivitas fungsi APBN dalam menopang pendapatan negara secara kuat, terutama dari pajak. Selama ini, perpajakan memang menjadi penopang pendapatan pada hampir semua negara maju.

“Keberhasilan reformasi perpajakan menjadi faktor dibalik tingginya tax ratio negara-negara maju,” tuturnya.

Baca Juga: Apa Itu Tempat Lelang Berikat?

Febrio memperkirakan UU HPP akan membuat penerimaan perpajakan tumbuh tinggi dengan rasio perpajakan di kisaran 9% PDB pada 2022. Dalam jangka menengah, rasio perpajakan bisa mencapai lebih dari 10% PDB paling lambat pada 2025.

Dia menambahkan reformasi dalam UU HPP berbasis pada aspek keadilan dan keberpihakan antara lain seperti dukungan penguatan UMKM dengan memberikan batasan peredaran bruto usaha tidak kena pajak senilai Rp500 juta dan tetap mempertahankan diskon PPh 50%.

Pemerintah juga melebarkan rentang penghasilan kena pajak hingga Rp60 juta untuk lapisan tarif PPh OP terendah 5%. UU HPP juga menambah satu lapisan tarif PPh OP tertinggi 35% untuk penghasilan kena pajak di atas Rp5 miliar per tahun.

Baca Juga: PPN Final pada UU HPP Hanya Penyempurnaan Aturan, Simak Penjelasan DJP

Selanjutnya, terdapat perluasan basis pajak dengan menerapkan pajak atas natura. Selain itu, tarif PPh badan mulai tahun pajak 2022 dipertahankan sebesar 22%.

Sementara itu, keadilan dan keberpihakan dari sisi PPN tercermin pada fasilitas pembebasan PPN atas barang kebutuhan pokok, jasa kesehatan, pendidikan, pelayanan sosial, dan lainnya.

UU HPP juga mengatur ulang pengecualian (exemption) dan fasilitas PPN. Namun, kebijakan ini dilakukan dengan tetap menjaga kepentingan masyarakat dan dunia usaha. Pengaturan ulang tersebut akan memperluas basis pajak dan meningkatkan kepastian hukum.

Baca Juga: UU HPP Kurangi Jumlah Kriteria Pemberian Fasilitas PPN, Ini Rinciannya

Di samping itu, UU HPP juga memberikan kemudahan dan dukungan pada pengusaha kecil dalam melakukan kewajiban PPN. Langkah ini dilakukan dengan memperkenalkan tarif final untuk pengusaha kena pajak (PKP) dengan peredaran usaha tertentu, jenis barang/jasa tertentu, dan/atau sektor tertentu.

Contoh, PKP dengan peredaran usaha tidak melebihi jumlah tertentu yang akan diatur lebih lanjut di peraturan menteri keuangan (WP UMKM) melakukan pemungutan dan penyetoran PPN yang lebih rendah dari tarif PPN secara normal.

UU HPP juga akan mendorong peningkatan kepatuhan. Hal ini dilakukan melalui penggunaan nomor induk kependudukan (NIK) sebagai NPWP OP, penyesuaian persyaratan bagi kuasa wajib pajak, penunjukan pihak lain sebagai pemotong/pemungut pajak, kerja sama penagihan pajak antarnegara dan pengaturan pelaksanaan Mutual Agreement Procedures (MAP). (rig)

Baca Juga: Target Presidensi G-20 Indonesia: Proposal Pilar 1 Diteken Juli 2022

Topik : RUU HPP, UU HPP, BKF, tax ratio, penerimaan pajak, pajak, nasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 06 Desember 2021 | 11:25 WIB
METERAI ELEKTRONIK

Dapatkan Meterai Elektronik, Peruri Jelaskan Dua Saluran Ini

Senin, 06 Desember 2021 | 11:08 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Sederet Program Perluasan & Penguatan Basis Pajak Selama 2011-2020

Senin, 06 Desember 2021 | 10:45 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Digitalisasi Transaksi Pajak di Daerah Terus Bertambah, Ini Rinciannya

Senin, 06 Desember 2021 | 10:30 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

98 Orang Daftar Calon Hakim Agung, Baru 5 yang Selesaikan Registrasi

berita pilihan

Senin, 06 Desember 2021 | 19:00 WIB
MALAYSIA

Pacu Industri Pariwisata 2022, Berbagai Insentif Pajak Disiapkan

Senin, 06 Desember 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Tempat Lelang Berikat?

Senin, 06 Desember 2021 | 18:00 WIB
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

Jangan Gampang Tergiur Penawaran Aset Kripto, Investor Perlu Tahu Ini

Senin, 06 Desember 2021 | 17:21 WIB
PRESIDENSI G-20 INDONESIA

Target Presidensi G-20 Indonesia: Proposal Pilar 1 Diteken Juli 2022

Senin, 06 Desember 2021 | 17:00 WIB
TIPS CUKAI

Cara Mengajukan Pemesanan Pita Cukai Rokok

Senin, 06 Desember 2021 | 16:37 WIB
KPP PRATAMA KUBU RAYA

Telusuri Aset WP yang Tunggak Pajak, DJP Gandeng Pemda

Senin, 06 Desember 2021 | 16:30 WIB
KINERJA FISKAL

Dana Pemda yang Mengendap di Bank Segera Susut, Ini Alasan Pemerintah

Senin, 06 Desember 2021 | 16:13 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Curhat Komunitas Difabel ke DJP: Literasi Pajak Masih Minim