Berita
Selasa, 04 Agustus 2020 | 12:08 WIB
KABUPATEN BOGOR
Selasa, 04 Agustus 2020 | 12:02 WIB
PENANAMAN MODAL
Selasa, 04 Agustus 2020 | 11:47 WIB
WEBINAR SERIES DDTC
Selasa, 04 Agustus 2020 | 11:16 WIB
INDUSTRI MANUFAKTUR
Review
Selasa, 04 Agustus 2020 | 09:19 WIB
OPINI PAJAK
Kamis, 30 Juli 2020 | 11:01 WIB
OPINI EKONOMI
Selasa, 28 Juli 2020 | 10:27 WIB
OPINI PAJAK
Rabu, 22 Juli 2020 | 11:59 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Data & alat
Minggu, 02 Agustus 2020 | 16:00 WIB
STATISTIK PAJAK KEKAYAAN
Jum'at, 31 Juli 2020 | 15:15 WIB
STATISTIK REZIM PAJAK
Rabu, 29 Juli 2020 | 09:35 WIB
KURS PAJAK 29 JULI-4 AGUSTUS 2020
Selasa, 28 Juli 2020 | 17:08 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PERPAJAKAN
Komunitas
Minggu, 02 Agustus 2020 | 10:30 WIB
FAQIH RUSDIANA
Sabtu, 01 Agustus 2020 | 12:01 WIB
MADONNA:
Sabtu, 01 Agustus 2020 | 09:56 WIB
KOMIK PAJAK
Rabu, 29 Juli 2020 | 11:01 WIB
DDTC PODTAX
Reportase

BKF: PMK Insentif Pajak Kegiatan Riset Sudah Masuk Finalisasi

A+
A-
2
A+
A-
2
BKF: PMK Insentif Pajak Kegiatan Riset Sudah Masuk Finalisasi

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah mempunyai peran besar dalam perkembangan iklim inovasi untuk komoditas yang dihasilkan pelaku usaha dalam negeri, khususnya dalam konteks menghadapi pandemi COvid-19.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Kacaribu mengatakan inovasi merupakan salah satu kunci mengatasi pandemi Covid-19. Ini terutama lewat penemuan vaksin. Kebijakan fiskal diarahkan untuk mendorong pelaku usaha terlibat aktif dalam penelitian dan pengembangan (litbang)

Untuk mencapai hal tersebut, otoritas fiskal dalam waktu dekat akan merilis aturan teknis insentif super tax deduction untuk kegiatan litbang. Aturan berupa peraturan menteri keuangan (PMK) akan menjadi pedoman pelaksanaan insentif yang sudah masuk dalam Peraturan Pemerintah No.45/2019.

Baca Juga: Beri Diskon Pajak PBB, Pemkab Ini Raup Rp50 Miliar Dalam Sebulan

“PMK super tax deduction masuk tahap finalisasi dan nanti ada grading-nya untuk super tax deduction kegiatan Litbang,” katanya dalam webinar Apindo bertajuk “Peran Kebijakan untuk Mendukung Akselerasi Pengembangan Produk Inovasi Oleh Dunia Usaha Dalam Merebut Pasar Di Era New Normal', Jumat (19/6/2020).

Febrio berharap insentif yang bisa mengurangi penghasilan bruto hingga 300% atas biaya litbang tersebut dapat meningkatkan nilai tambah kepada perekonomian. Kebijakan insentif akan lebih terperinci dengan target pelaku usaha dan kegiatan yang bisa memanfaatkannya.

Selanjutnya, Deputi Penguatan Inovasi Kementerian Riset dan Teknologi Jumain Appe menyambut baik kebijakan fiskal yang akan digulirkan terkait kegiatan litbang. Apalagi, regulasi induk dari insentif pajak kegiatan litbang sudah diatur sejak tahun lalu melalui PP 45/2019.

Baca Juga: Regulasi PPN Perlu Ditinjau Ulang, Ini Alasannya

Menurutnya, tantangan utama litbang di Indonesia adalah belum selarasnya kegiatan litbang yang dilakukan perguruan tinggi dengan kebutuhan riil pelaku usaha untuk meningkatkan inovasi produk. Dia berharap beleid insentif tersebut bisa menjadi penghubung dari sisi akademis dan kebutuhan pelaku usaha.

"PP 45/2019 menjadi trigger kegiatan litbang dan insentif ini sudah banyak ditunggu karena sudah banyak perusahaan yang melakukan kegiatan riset," katanya.

Partner of Tax Research dan Training Services DDTC B. Bawono Kristiaji mengungkapkan insentif pajak untuk kegiatan litbang bisa menjadi instrumen bagi pemerintah untuk meningkatkan kegiatan riset yang masih sangat minim.

Baca Juga: PMI Manufaktur Indonesia Naik, Menperin Sebut Pemulihan Berlanjut

Hal ini tercermin dari belanja pemerintah dalam kegiatan litbang yang hanya 0,27% terhadap PDB. Angka tersebut masih lebih rendah dari rata-rata belanja litbang negara dengan pendapatan rendah dan menengah yang berkisar 0,56% terhadap PDB pada periode 2017/2018.

Namun demikian, pemerintah harus mewaspadai efek samping dari pemberian insentif pajak khususnya untuk kegiatan Litbang. Pasalnya, berdasarkan pengalaman pascakrisis 2008 justru ada tren kompetisi pajak. Situasi serupa berpotensi kembali terulang pascapandemi Covid-19. Oleh karena itu, desain kebijakan harus dibuat secara cermat agar menguntungkan kepentingan nasional.

"Jadi perlu diwaspadai potensi kompetisi pajak lanjutan sehingga diperlukan desain rezim fiskal yang berpihak kepada inovasi dan melihat struktur biaya perusahaan serta sesuai dengan roadmap industri," kata Bawono. (kaw)

Baca Juga: Dapat Mandat Beri Tax Allowance, Kepala BKPM Jamin Prosesnya Cepat

Topik : insentif, insentif pajak, riset, penelitian dan pengembangan, litbang, kemenkeu, vaksin, Covid-19
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Senin, 03 Agustus 2020 | 10:51 WIB
REALISASI STIMULUS COVID-19
Senin, 03 Agustus 2020 | 10:08 WIB
PANDEMI COVID-19
Senin, 03 Agustus 2020 | 09:41 WIB
KABUPATEN LOMBOK BARAT
Senin, 03 Agustus 2020 | 09:20 WIB
PROVINSI SUMATERA SELATAN
berita pilihan
Selasa, 04 Agustus 2020 | 12:08 WIB
KABUPATEN BOGOR
Selasa, 04 Agustus 2020 | 12:02 WIB
PENANAMAN MODAL
Selasa, 04 Agustus 2020 | 11:47 WIB
WEBINAR SERIES DDTC
Selasa, 04 Agustus 2020 | 11:45 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Selasa, 04 Agustus 2020 | 11:16 WIB
INDUSTRI MANUFAKTUR
Selasa, 04 Agustus 2020 | 10:59 WIB
PMK 96/2020
Selasa, 04 Agustus 2020 | 10:38 WIB
PMK 96/2020
Selasa, 04 Agustus 2020 | 10:14 WIB
PANDEMI COVID-19
Selasa, 04 Agustus 2020 | 09:39 WIB
PMK 96/2020
Selasa, 04 Agustus 2020 | 09:33 WIB
RUSIA