Review
Kamis, 02 Desember 2021 | 14:57 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 01 Desember 2021 | 12:38 WIB
TAJUK PAJAK
Selasa, 30 November 2021 | 08:13 WIB
LAPORAN DDTC DARI VIENNA
Minggu, 28 November 2021 | 10:07 WIB
Kepala KPP Pratama Gianyar Moch. Luqman Hakim
Fokus
Data & Alat
Rabu, 01 Desember 2021 | 08:17 WIB
KURS PAJAK 1 DESEMBER - 7 DESEMBER 2021
Rabu, 24 November 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 24 NOVEMBER - 30 NOVEMBER 2021
Rabu, 17 November 2021 | 08:51 WIB
KURS PAJAK 17 NOVEMBER - 23 NOVEMBER 2021
Rabu, 10 November 2021 | 07:33 WIB
KURS PAJAK 10-16 NOVEMBER 2021
Komunitas
Selasa, 30 November 2021 | 11:40 WIB
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Minggu, 28 November 2021 | 19:45 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA
Jum'at, 26 November 2021 | 16:17 WIB
AGENDA PAJAK - DDTC ACADEMY
Jum'at, 26 November 2021 | 16:13 WIB
UNIVERSITAS PARAHYANGAN
Reportase
Perpajakan.id

Biden Minta Tarif Pajak Korporasi 28% Berlaku Tahun Depan

A+
A-
0
A+
A-
0
Biden Minta Tarif Pajak Korporasi 28% Berlaku Tahun Depan

Presiden AS Joe Biden. ANTARA FOTO/REUTERS/Jonathan Ernst/PRAS/sa.

WASHINGTON D.C., DDTCNews – Pemerintah Amerika Serikat (AS) memerinci usulan kenaikan tarif pajak korporasi yang diusung oleh Presiden AS Joe Biden sejak kampanye tahun lalu.

Merujuk pada dokumen Kementerian Keuangan AS berjudul General Explanations of the Administration’s Fiscal Year 2022 Revenue Proposals, tarif pajak korporasi diusulkan naik dari 21% menjadi 28% pada 2022.

"Proposal berlaku efektif untuk tahun-tahun pajak setelah tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar 21% ditambah 7% mulai 2022," tulis Kementerian Keuangan dalam dokumen tersebut, dikutip pada Rabu (2/6/2021).

Baca Juga: Diskon Tarif PPN Listrik Diperpanjang Sampai Akhir 2021

Menurut Kemenkeu, tarif pajak korporasi sebesar 28% ini diperlukan untuk mendukung rencana pemerintah dalam pembangunan infrastruktur dan meningkatkan belanja pemerintah dalam tahun-tahun yang akan datang.

Selain itu, tarif pajak korporasi yang lebih tinggi diperlukan untuk meningkatkan progresivitas sistem pajak sekaligus membantu menurunkan ketimpangan penghasilan yang selama ini terjadi di Amerika Serikat.

Kemenkeu menilai tarif pajak korporasi ini sebagian besar akan ditanggung oleh investor asing, bukan orang AS sendiri. Dengan demikian, kenaikan tarif pajak tidak akan menghasilkan beban tambahan kepada warga negara AS.

Baca Juga: Pengusaha Keluhkan Tak Bisa Klaim Insentif, Industri Terancam Mandek

"Mayoritas penghasilan berbentuk ekuitas di AS tidak dikenai pajak pada level individu. Dengan demikian, pajak korporasi adalah instrumen utama untuk mengenakan pajak atas capital income," tulis Kemenkeu.

Perlu diketahui, tarif pajak korporasi yang berlaku di AS sebelum masa pemerintahan Donald Trump adalah 35%. Melalui Tax Cuts and Jobs Act (TCJA), pemerintah dan parlemen sepakat memangkas tarif pajak menjadi tinggal 21%.

Saat ini, anggota parlemen dari Partai Republik menyatakan tidak akan merestui usulan kenaikan tarif pajak korporasi yang diusung oleh Biden. Anggota Kongres dan Senat dari Partai Demokrat juga meminta tarif pajak korporasi yang lebih moderat yaitu sebesar 25%. (rig)

Baca Juga: Cara Lapor Pemanfaatan Penurunan Tarif PPh untuk Perusahaan Terbuka

Topik : Amerika serikat, tarif pajak, PPh badan, presiden as joe biden, pajak internasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 30 November 2021 | 20:00 WIB
SPANYOL

Pungutan Pajak Turis Tidak Transparan, Pemerintah Tuai Protes

Selasa, 30 November 2021 | 19:30 WIB
INGGRIS

Pajak Plastik Berlaku 2022, Pengusaha Ramai-Ramai Protes

Selasa, 30 November 2021 | 17:30 WIB
KANADA

Kanada Tetap Lanjutkan Rencana Pungut Pajak Digital, Ini Sebabnya

berita pilihan

Jum'at, 03 Desember 2021 | 19:30 WIB
ITALIA

Diskon Tarif PPN Listrik Diperpanjang Sampai Akhir 2021

Jum'at, 03 Desember 2021 | 19:00 WIB
KAMUS PERPAJAKAN

Apa Itu Satgas Patroli Laut?

Jum'at, 03 Desember 2021 | 18:30 WIB
PAKISTAN

Pengusaha Keluhkan Tak Bisa Klaim Insentif, Industri Terancam Mandek

Jum'at, 03 Desember 2021 | 18:26 WIB
PMK 171/2021

PMK Baru, Sri Mulyani Atur Pelaksanaan Sistem SAKTI

Jum'at, 03 Desember 2021 | 18:00 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

Jokowi Ingin Pandemi Jadi Momentum untuk Transformasi Ekonomi

Jum'at, 03 Desember 2021 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Penyusunan Aturan Pelaksana UU HPP Dikebut, DJP: PPS Paling Urgen

Jum'at, 03 Desember 2021 | 17:24 WIB
KPP PRATAMA BEKASI BARAT

Tunggakan Rp701 Juta Tak Dilunasi, Rekening Wajib Pajak Disita DJP

Jum'at, 03 Desember 2021 | 16:58 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pajaki Orang Kaya, DJP Perlu Antisipasi Passive Income

Jum'at, 03 Desember 2021 | 16:39 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Sudah Ada Kantor Pajak yang Catatkan Penerimaan Lebih dari 100%

Jum'at, 03 Desember 2021 | 16:30 WIB
PENGAWASAN PAJAK

Kencangkan Pengawasan, Petugas Pajak Aktif Kunjungan Sampaikan SP2DK