Review
Rabu, 01 Februari 2023 | 08:00 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (4)
Selasa, 31 Januari 2023 | 11:45 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 31 Januari 2023 | 08:00 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (3)
Senin, 30 Januari 2023 | 12:00 WIB
TAJUK PERPAJAKAN
Fokus
Literasi
Senin, 30 Januari 2023 | 14:24 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 30 Januari 2023 | 12:00 WIB
TIPS PAJAK
Senin, 30 Januari 2023 | 10:45 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 27 Januari 2023 | 17:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Data & Alat
Rabu, 01 Februari 2023 | 10:00 WIB
KMK 6/2023
Rabu, 01 Februari 2023 | 09:31 WIB
KURS PAJAK 1 FEBRUARI - 7 FEBRUARI 2023
Rabu, 25 Januari 2023 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 25 JANUARI - 31 JANUARI 2023
Rabu, 18 Januari 2023 | 09:03 WIB
KURS PAJAK 18 JANUARI - 24 JANUARI 2023
Reportase

Bicara Soal Kepatuhan Pajak, 'UMKM Bukan Tidak Mau, Cuma Tidak Tahu'

A+
A-
5
A+
A-
5
Bicara Soal Kepatuhan Pajak, 'UMKM Bukan Tidak Mau, Cuma Tidak Tahu'

Ketua Komunitas UMKM Naik Kelas Raden Tedy (kanan bawah), Head of Public Policy and Government Relations idEA Rofi Uddarojat (kiri bawah), dan Kepala Tax Center Universitas Gunadarma Beny Susanti (kanan atas) dalam webinar Optimalisasi Kepatuhan Pajak Pelaku UMKM di Sektor Digital: Tantangan, Peluang, dan Rekomendasi.

JAKARTA, DDTCNews - Pemberian edukasi dan perbaikan literasi perpajakan menjadi hal paling krusial dalam upaya perbaikan kepatuhan pajak bagi pelaku UMKM, termasuk yang masuk dalam ekosistem digital. Hal ini juga diamini oleh para pelaku UMKM sendiri.

Ketua Komunitas UMKM Naik Kelas Raden Tedy menyebutkan, pada prinsipnya pelaku UMKM sudah memiliki kesadaran tentang pentingnya memenuhi kewajiban perpajakannya. Mereka, ujarnya, tahu bahwa secara hukum ada kewajiban pajak yang perlu dijalankan apabila omzet usahanya sudah mencapai besaran tertentu. Hanya saja, mayoritas dari pelaku UMKM tidak tahu-menahu tentang tata cara pelaporan dan penyetoran pajaknya.

"Mental UMKM itu sudah berubah. Kemauannya itu ada untuk membayar pajak. Kemauan mereka tinggi, tapi kemampuan dan pemahaman mereka yang sangat rendah," kata Tedy dalam webinar Optimalisasi Kepatuhan Pajak Pelaku UMKM di Sektor Digital: Tantangan, Peluang, dan Rekomendasi, Kamis (10/11/2022).

Baca Juga: Ini Contoh Penghitungan Jangka Waktu Pakai Fasilitas PPh Final 0,5%

Karenanya, Tedy mendukung hasil riset DDTC Fiscal Research & Advisory yang menyebutkan bahwa setidaknya ada 3 strategi yang bisa diambil pemangku kepentingan untuk meningkatkan kepatuhan pajak UMKM. Pertama, transformasi administrasi pajak termasuk perbaikan kualitas layanan petugas pajak. Kedua, simplifikasi kebijakan pajak guna memudahkan pelaku UMKM menghitung, menyetor, dan melaporkan pajaknya. Ketiga, optimalisasi literasi pajak agar pelaku UMKM memiliki kesadaran dalam memenuhi kewajiban pajaknya.

"Kemauan ada, kemampuan yang tidak ada. Belum lagi literasi dan edukasi tentang pajak. Saya setuju kalau Kemenkeu membuat 'sentra laporan keuangan'. Kalau UMKM diajarkan laporan keuangan, tentu UMKM tahu berapa harus bayar. Karena selama ini mereka tidak tahu cara hitungnya," kata Tedy.

Pernyataan Tedy juga didukung oleh Kepala Tax Center Universitas Gunadarma Beny Susanti. Santi menyoroti perlunya peningkatan kerja sama antara pemerintah dengan pihak swasta, termasuk perusahaan penyedia platform digital, untuk memberikan penyuluhan atau edukasi perpajakan bagi pelaku UMKM.

Baca Juga: Pajak yang Hilang dari 2 Sektor Ini Tak Cuma Karena Misinvoicing

"Kita harus kedepankan edukasi dan literasi.UMKM itu bukan karena enggak mau [bayar pajak]. Bisa saja karena sistem, karena sulit. Saya ini bayar pajak dapat apa secara langsung? Kok tiba-tiba dipotong pajaknya. Edukasi ini yang perlu disampaikan secara masif," kata Santi.

Menurutnya, selama ini banyak pihak cenderung menyudutkan pelaku UMKM dengan kewajiban-kewajiban perpajakan yang perlu dijalankan. Padahal, Beny menyebutkan, pelaku UMKM juga punya hak berupa informasi perpajakan yang mencukupi sehingga mereka memahami betul alasan di balik perlunya taat pajak.

"Upaya untuk meningkatkan literasi ini tugas bersama, tetapi Ditjen Pajak (DJP) punya porsi besar untuk memberikan edukasi secara masih kepada masyarakat. Pelaku UMKM punya hak untuk tahu cara membuat laporan keuangan, atau hak-hak lainnya," kata Santi.

Baca Juga: Misinvoicing Sektor Perikanan dan Batu Bara, Rp74 T Penerimaan Hilang

Sementara itu, Head of Public Policy and Government Relations idEA Rofi Uddarojat juga menilai peningkatan kepatuhan pajak tidak lepas dari perbaikan pemahaman tentang perpajakan oleh pelaku UMKM. Artinya, ujar Rofi, pelaku UMKM harus memahami dan menyetujui seluruh ketentuan pajak atas usaha mereka sebelum akhirnya harus menyetorkan pajaknya.

"Ketika bicara perpajakan digital, yang perlu dipahami bagaimana pelaku digital perlu memahami kenapa mereka harus comply dengan kewajiban pajaknya," kata Rofi.

Di sisi lain, Rofi memandang perlu ada insentif yang terkoordinasi dari seluruh pemangku kepentingan. Menurutnya, pemerintah perlu juga menyiapkan insentif pajak bagi pelaku UMKM yang tax morale-nya masih rendah sehingga mereka terdorong untuk masuk ke dalam ekosistem pajak.

Baca Juga: SPT Tahunan Badan Tak Bisa Pakai e-SPT, e-Form Belum Tampung PTKP UMKM

"Menurut saya berbagai insentif, stimulus, pelatihan, dan pembiayaan, kredit dan lainnya seharusnya bisa dilakukan berkesinambungan. Pemerintah harus punya rencana jangka panjang, atau roadmap. Bagaimana agar saat mereka sudah masuk digital, dan sudah mampu bayar pajak dilakukan proses pemajakan secara adil," kata Rofi.

Berdasarkan survei dan Focus Group Discussion (FGD) yang digelar DDTC FRA, mayoritas pelaku UMKM menyatakan kesediaannya untuk mendaftarkan diri menjadi wajib pajak. Hanya saja, tingginya kesadaran tersebut tidak sejalan dengan pemahaman mereka terhadap sistem pajak.

Faktanya, hanya segelintir UMKM yang mengaku mengetahui dan memahami ketentuan perpajakan dan kewajiban pajaknya. Berdasarkan survei, diketahui hanya 21,48% dari total pelaku UMKM yang memahami peraturan pajak.

Baca Juga: Dirjen Pajak Ingatkan WP Lapor SPT Tahunan, Jangan Mepet Deadline

Selain soal literasi, kepatuhan pajak para pelaku UMKM juga masih terganjal kompleksitas ketentuan pajak, terutama dalam hal penghitungan pajak. Hasil survei menunjukkan jumlah pelaku UMKM yang menggelar pembukuan untuk menghitung pajak masih sangat minim. Diketahui, hanya 27,76% responden yang melaksanakan pembukuan untuk menghitung pajaknya.

Sebagai informasi, seluruh analisis dan kajian tentang kepatuhan pajak UMKM yang disinggung di atas juga dituangkan secara lebih tajam dalam Policy Note bertajuk Rekomendasi Kebijakan atas Pelaksanaan Kewajiban Pajak UMKM dalam Ekosistem Digital: Perspektif dan Suara dari Pelaku UMKM. Download Policy Note di Sini. (sap)

Baca Juga: Pelaku Usaha Gencar Ekspansi, Sri Mulyani Harap Tetap Patuh Pajak

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : kepatuhan pajak, literasi pajak, UMKM, tax morale, DDTC FRA

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 20 Januari 2023 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani Kembali Tegaskan Pengusaha Kecil Tidak Perlu Bayar Pajak

Jum'at, 20 Januari 2023 | 14:00 WIB
MALAYSIA

Asosiasi Pengusaha Ini Minta Insentif Pajak untuk UMKM Dilanjutkan

Jum'at, 20 Januari 2023 | 11:45 WIB
PELAPORAN SPT

Omzet Rp500 Juta WP OP UMKM Tak Kena Pajak Belum Diakomodasi di e-Form

Jum'at, 20 Januari 2023 | 10:45 WIB
PP 55/2022

PP 55/2022, Omzet Lampaui Rp4,8 M Pakai PPh Final Sampai Akhir Tahun

berita pilihan

Rabu, 01 Februari 2023 | 16:30 WIB
PP 49/2022

Catat! Cap Fasilitas PP 49/2022 Sudah Tersedia di Aplikasi e-Faktur

Rabu, 01 Februari 2023 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN PERDAGANGAN

Hilirisasi Mineral Jalan Terus, Jokowi Tak Gentar dengan Gugatan WTO

Rabu, 01 Februari 2023 | 15:50 WIB
AGENDA PAJAK

Luncurkan e-Book Pedoman Perpajakan Indonesia, DDTC Gelar Talk Show

Rabu, 01 Februari 2023 | 15:30 WIB
KPP PRATAMA TOLITOLI

Imbau WP Segera Validasi NIK, Kantor Pajak Ini Kirim WA Blast

Rabu, 01 Februari 2023 | 15:07 WIB
KANWIL DJP JAKARTA TIMUR

Wah! DJP Telusuri Jaringan Penerbit Faktur Pajak Fiktif di Jakarta

Rabu, 01 Februari 2023 | 14:43 WIB
KEBIJAKAN PERDAGANGAN

Jokowi Bakal Setop Ekspor Konsentrat Tembaga Tahun Ini

Rabu, 01 Februari 2023 | 14:15 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

Selepas Natal dan Tahun Baru, Tingkat Inflasi Masih Tembus 5%

Rabu, 01 Februari 2023 | 14:07 WIB
BINCANG ACADEMY

Mengejar Penyusunan Kebijakan Keuangan Daerah sebagai Turunan UU HKPD

Rabu, 01 Februari 2023 | 13:14 WIB
UNIVERSITAS TRILOGI

Penerapan CRM dan Teknologi Berpeluang Wujudkan Kepatuhan Kooperatif