PENGADILAN PAJAK

Besok Tutup! Persidangan dan Layanan di TPT Pengadilan Pajak

Redaksi DDTCNews | Kamis, 01 Juni 2023 | 16:40 WIB
Besok Tutup! Persidangan dan Layanan di TPT Pengadilan Pajak

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews – Besok, Jumat (2/6/2023), persidangan dan layanan administrasi lokel tempat pelayanan terpadu (TPT) Pengadilan Pajak ditutup.

Sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menag, Menaker, Menteri PANRB Nomor 327 Tahun 2023, Nomor 1 Tahun 2023, dan Nomor 1 Tahun 2023, besok menjadi momentum cuti bersama hari raya Waisak.

“Dalam rangka cuti bersama Waisak 2023 maka persidangan dan layanan administrasi loket TPT Pengadilan Pajak ditutup pada Jumat, 2 Juni 2023,” tulis Sekretariat Pengadilan Pajak dalam pengumumannya melalui media sosial.

Baca Juga:
Sengketa Belum Dipotongnya PPh Pasal 23 atas Jasa Freight Forwarding

Dengan demikian, persidangan dan layanan administrasi lokel TPT Pengadilan Pajak kembali dibuka pada Senin (5/6/2023). Sebagai informasi kembali, terkait dengan persidangan, Sekretariat Pengadilan Pajak akan meluncurkan e-tax court pada 2023.

Sekretaris Pengadilan Pajak Dendi A. Wibowo mengatakan pengembangan e-tax court dilaksanakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan sistem peradilan yang lebih efisien. Menurutnya, e-tax court akan membuat sistem peradilan makin sederhana, cepat, dan berbiaya ringan.

"E-tax court akan mengakomodasi proses administrasi penyelesaian sengketa pajak secara elektronik di pengadilan pajak, mulai dari prapersidangan, persidangan, sampai dengan pascapersidangan," katanya dalam Hearing Sistem Informasi e-Tax Court.

Baca Juga:
Sengketa PPN atas Penjualan Tabung Gas LPG

Dendi mengatakan Sekretariat Pengadilan Pajak berupaya menjawab tantangan perbaikan pelayanan pada sistem peradilan pajak dengan memanfaatkan teknologi. Hal itu juga selaras dengan amanat UU 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan UU 14/2002 tentang Pengadilan Pajak.

Administrasi penyelesaian sengketa pajak selama ini masih dilakukan secara manual. Administrasi tersebut mulai dari pengajuan surat permohonan banding/gugatan, penyampaian surat uraian banding/tanggapan, penyampaian surat bantahan, penyampaian dokumen-dokumen pendukung persidangan, sampai dengan pengiriman salinan putusan pengadilan pajak.

Adanya e-tax court diharapkan memberi manfaat, antara lain banding gugatan dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja, serah terima dokumen lebih cepat, penyampaian dokumen dan bersidang secara elektronik, serta berkas sengketa terdokumentasi dapat diakses oleh para pihak.

Kemudian, manfaat lain yang dapat dirasakan yakni sistem terintegrasi mulai dari pengajuan banding/gugatan hingga penyelesaian putusan. Kemudian, ada kemudahan dalam pemantauan status penyelesaian sengketa. (kaw)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 29 September 2023 | 15:15 WIB RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Belum Dipotongnya PPh Pasal 23 atas Jasa Freight Forwarding

Jumat, 22 September 2023 | 18:53 WIB RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPN atas Penjualan Tabung Gas LPG

Kamis, 21 September 2023 | 08:00 WIB LITERASI PAJAK

Nilai-Nilai Utama Peradilan Pajak dan Perannya di Indonesia

Selasa, 19 September 2023 | 13:30 WIB PENGADILAN PAJAK

Sudah Upload di e-Tax Court, Dokumen Banding Tak Perlu Dikirim Manual

BERITA PILIHAN
Minggu, 01 Oktober 2023 | 16:00 WIB SURVEI PAJAK DAN POLITIK

Masih Ada Waktu! Yuk, Isi Survei Pajak dan Politik Ini

Minggu, 01 Oktober 2023 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

DJP: Ketentuan Benturan Kepentingan Pegawai Pajak Bakal Diperinci

Minggu, 01 Oktober 2023 | 14:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

PHTB Rumah Sederhana Kena PPh Final 1 Persen, Begini Aturannya

Minggu, 01 Oktober 2023 | 14:00 WIB UJI MATERIIL

MA Cabut Aturan KPU soal Mantan Terpidana Jadi Caleg

Minggu, 01 Oktober 2023 | 11:00 WIB INFOGRAFIS KEPABEANAN

Permohonan Impor Barang Kiriman oleh Perusahaan Jasa Titipan

Minggu, 01 Oktober 2023 | 10:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Bawa Minol dari Luar Negeri Cuma Boleh 1 Liter, Lebihnya Dimusnahkan

Minggu, 01 Oktober 2023 | 09:00 WIB PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Tagih PNBP, Kemenkeu Perluas Penerapan Sistem Blokir Otomatis di K/L

Minggu, 01 Oktober 2023 | 08:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK DAERAH

Bali Bakal Pungut Pajak Turis, Kemenparekraf Adakan Sosialisasi

Minggu, 01 Oktober 2023 | 08:00 WIB KEBIJAKAN PERPAJAKAN

Bea Masuk Produk Digital Dibahas di WTO, Begini Sikap Indonesia