Review
Selasa, 14 Juli 2020 | 06:51 WIB
PERSPEKTIF
Sabtu, 11 Juli 2020 | 10:32 WIB
PERSPEKTIF
Rabu, 08 Juli 2020 | 06:06 WIB
PERSPEKTIF
Selasa, 07 Juli 2020 | 10:28 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Data & alat
Minggu, 12 Juli 2020 | 14:15 WIB
STATISTIK PERTUKARAN INFORMASI
Rabu, 08 Juli 2020 | 15:37 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 08 Juli 2020 | 08:29 WIB
KURS PAJAK 8 JULI - 14 JULI 2020
Minggu, 05 Juli 2020 | 14:31 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Reportase

Bertambah Lagi, Ini Daftar Yurisdiksi yang Tukar Informasi dengan DJP

A+
A-
3
A+
A-
3
Bertambah Lagi, Ini Daftar Yurisdiksi yang Tukar Informasi dengan DJP

Ilustrasi. (DDTCNews)

JAKARTA, DDTCNews – Jumlah yurisdiksi yang bertukar informasi keuangan secara otomatis dengan Indonesia terus bertambah.

Hal ini diumumkan oleh Dirjen Pajak Suryo Utomo melalui Pengumuman No. PENG-65/PJ/2020 yang ditetapkan di Jakarta pada 28 Mei 2020. Pengumuman ini dibuat untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 huruf a dan huruf b PMK 70/2017 s.t.d.t.d PMK 19/2018.

“Serta menindaklanjuti penambahan jumlah yurisdiksi yang telah menandatangani dan/atau mengaktivasi Multilateral Competent Authority Agreement on Automatic Exchange of Financial Account Information,” demikian bunyi penggalan pengumuman tersebut.

Baca Juga: Simak, Sambutan Lengkap Dirjen Pajak di Upacara Hari Pajak 2020

Dalam pengumuman tersebut, terjadi penambahan daftar yurisdiksi partisipan. Yurisdiksi partisipan adalah yurisdiksi asing yang terikat dengan Pemerintah Indonesia dalam perjanjian internasional yang memiliki kewajiban untuk menyampaikan informasi keuangan secara otomatis.

Sebelumnya, ada 98 yurisdiksi dalam daftar yurisdiksi partisipan. Sekarang, sesuai pengumuman tersebut, ada penambahan 5 yurisdiksi atau menjadi 103 yurisdiksi. Adapun 5 yurisdiksi yang baru masuk dalam daftar adalah Dominica, Ekuador, Kazakhstan, Liberia, dan Oman.

Penambahan juga terjadi dalam daftar yurisdiksi tujuan pelaporan. Yurisdiksi tujuan pelaporan merupakan yurisdiksi partisipan yang merupakan tujuan bagi pemerintah indonesia dalam melaksanakan kewajiban penyampaian informasi keuangan secara otomatis.

Baca Juga: Ini Catatan Negara Berkembang Soal Proposal Pajak Digital OECD

Sebelumnya, ada 82 yurisdiksi dalam daftar yurisdiksi tujuan pelaporan. Sekarang, sesuai pengumuman tersebut, ada penambahan 3 yurisdiksi atau menjadi 85 yurisdiksi. Adapun 3 yurisdiksi yang baru masuk dalam daftar adalah Dominica, Ekuador, dan Turki. Simak daftar lengkapnya di lampiran PENG-65/PJ/2020.

Sebelumnya, Direktur Pemeriksaan dan Penagihan DJP Irawan mengatakan secara komposisi data pihak ketiga yang didapat DJP secara otomatis lebih banyak si pemilik akun sudah terdaftar dalam sistem administrasi perpajakan nasional. Simak artikel ‘Mayoritas Pemilik Akun Keuangan Sudah Terdaftar dalam Sistem Pajak’. (kaw)

Baca Juga: Netflix Cs Ditunjuk Jadi Pemungut PPN, Ini Respons Asosiasi E-Commerce
Topik : AEoI, Ditjen Pajak, OECD, pertukaran informasi, DJP
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Jum'at, 10 Juli 2020 | 07:57 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Kamis, 09 Juli 2020 | 19:38 WIB
INSENTIF PAJAK
Kamis, 09 Juli 2020 | 18:58 WIB
TARIF PPh BADAN
berita pilihan
Selasa, 14 Juli 2020 | 07:52 WIB
HARI PAJAK 14 JULI
Selasa, 14 Juli 2020 | 06:51 WIB
PERSPEKTIF
Senin, 13 Juli 2020 | 19:01 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 13 Juli 2020 | 18:29 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 13 Juli 2020 | 18:25 WIB
TIPS PAJAK
Senin, 13 Juli 2020 | 18:00 WIB
KABUPATEN PROBOLINGGO
Senin, 13 Juli 2020 | 17:41 WIB
PPN PRODUK DIGITAL
Senin, 13 Juli 2020 | 17:15 WIB
INSENTIF PAJAK