Berita
Rabu, 05 Agustus 2020 | 18:40 WIB
ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 05 Agustus 2020 | 18:30 WIB
KABUPATEN BANDUNG
Rabu, 05 Agustus 2020 | 18:02 WIB
STABILITAS SISTEM KEUANGAN
Rabu, 05 Agustus 2020 | 17:54 WIB
INSENTIF PAJAK
Review
Selasa, 04 Agustus 2020 | 09:19 WIB
OPINI PAJAK
Kamis, 30 Juli 2020 | 11:01 WIB
OPINI EKONOMI
Selasa, 28 Juli 2020 | 10:27 WIB
OPINI PAJAK
Rabu, 22 Juli 2020 | 11:59 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Data & alat
Rabu, 05 Agustus 2020 | 08:57 WIB
KURS PAJAK 5 AGUSTUS-11 AGUSTUS 2020
Selasa, 04 Agustus 2020 | 16:12 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PERPAJAKAN
Minggu, 02 Agustus 2020 | 16:00 WIB
STATISTIK PAJAK KEKAYAAN
Jum'at, 31 Juli 2020 | 15:15 WIB
STATISTIK REZIM PAJAK
Komunitas
Rabu, 05 Agustus 2020 | 10:05 WIB
DDTC PODTAX
Minggu, 02 Agustus 2020 | 10:30 WIB
FAQIH RUSDIANA
Sabtu, 01 Agustus 2020 | 12:01 WIB
MADONNA:
Sabtu, 01 Agustus 2020 | 09:56 WIB
KOMIK PAJAK
Reportase

Mayoritas Pemilik Akun Keuangan Sudah Terdaftar dalam Sistem Pajak

A+
A-
1
A+
A-
1
Mayoritas Pemilik Akun Keuangan Sudah Terdaftar dalam Sistem Pajak

Direktur Pemeriksaan dan Penagihan DJP Irawan.

JAKARTA, DDTCNews – Dalam dua tahun terakhir, Ditjen Pajak (DJP) telah mengantongi berbagai data keuangan warga negara Indonesia, baik domestik maupun internasional. Dengan adanya data finansial itu, DJP akan melakukan intensifikasi pajak.

Direktur Pemeriksaan dan Penagihan DJP Irawan mengatakan secara komposisi data pihak ketiga yang didapat DJP secara otomatis lebih banyak si pemilik akun sudah terdaftar dalam sistem administrasi perpajakan nasional. Oleh karena itu, proses bisnis otoritas untuk menindaklanjuti data tersebut lebih banyak kepada proses intensifikasi.

“Kalau dari komposisinya seharusnya lebih banyak yang berada di dalam kelas. Ini Karena untuk bisa mengakses lembaga keuangan seperti perbankan itu harus mempunyai NPWP,” katanya di Kompleks Perkantoran TVRI, Senin (25/11/2019).

Baca Juga: Wah, Sri Mulyani Tambah Diskon Angsuran PPh Pasal 25 Jadi 50%

DJP, sambung Irawan, sangat berhati-hati menggunakan data pihak ketiga yang didapat seperti hasil pertukaran informasi secara otomatis atau automatic exchange of information (AEoI). Satuan tugas (Satgas) khusus sudah dibentuk untuk pengelolaan dan penggunaan data yang bersifat rahasia tersebut.

Satgas tersebut, lanjut Irawan, terbentuk pada setiap level unit kerja DJP mulai dari kantor pusat, kantor wilayah, hingga kantor pelayanan pajak. Satgas teterdiri dari berbagai unit kerja. Untuk lingkungan kantor pusat, Satgas terdiri atas berbagai direktorat, seperti pemeriksaan, penegakan hukum, intelijen, potensi, kepatuhan dan penerimaan, hingga data dan informasi perpajakan.

Irawan menambahkan modal data keuangan yang telah dikantongi DJP akan digunakan untuk meningkatkan kepatuhan sukarela wajib. Oleh karena itu, DJP akan menggunakan data secara bertahap dan tidak akan langsung pada tahapan pemeriksaan.

Baca Juga: Implementasi PMK 89/2020, DJP: Tidak Ada Aplikasi Baru

Menurutnya, data keuangan yang dikantongi DJP merupakan data harta kekayaan yang bersifat akumulasi. Dengan demikian, otoritas memerlukan penelitian lebih lanjut dengan mencocokan data tersebut dengan surat pemberitahuan (SPT) wajib pajak yang bersangkutan.

“Kita mau bangun kepatuhan sukarela secara pelan-pelan. Awalnya tentu imbauan. Kalau dari situ tidak selesai, baru tindak lanjut kepada tahapan selanjutnya," papar Irawan.

Seperti diketahui, pertukaran data AEoI edisi kedua dilakukan pada September 2019. DJP mengirimkan informasi nasabah asing di lembaga keuangan domestik (outbond AEoI) kepada 64 yurisdiksi. Sebaliknya, otoritas pajak menerima data keuangan subjek pajak dalam negeri Indonesia (inbound AEoI) dari 78 yurisdiksi mitra.

Baca Juga: DJP: Bebas Pilih Dasar Pengenaan Pajak Produk Pertanian Tertentu

Jumlah yurisdiksi partisipan tersebut naik dari capaian sebelumnya. Tahun lalu, DJP mengirim laporan keuangan wajib pajak luar negeri kepada 54 yurisdiksi/negara mitra. Secara bersamaan, DJP juga sudah menerima laporan keuangan WNI yang diparkir di luar negeri dari 66 yurisdiksi mitra. (kaw)

Topik : AEoI, Ditjen Pajak, pertukaran informasi
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Rabu, 29 Juli 2020 | 17:10 WIB
PELAYANAN PAJAK
Rabu, 29 Juli 2020 | 17:00 WIB
SE-43/PJ/2020
Rabu, 29 Juli 2020 | 16:31 WIB
AUTOMATIC EXCHANGE OF INFORMATION
Rabu, 29 Juli 2020 | 14:32 WIB
LKPP 2019
berita pilihan
Rabu, 05 Agustus 2020 | 18:40 WIB
ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 05 Agustus 2020 | 18:35 WIB
KAMUS PAJAK
Rabu, 05 Agustus 2020 | 18:30 WIB
KABUPATEN BANDUNG
Rabu, 05 Agustus 2020 | 18:10 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 05 Agustus 2020 | 18:02 WIB
STABILITAS SISTEM KEUANGAN
Rabu, 05 Agustus 2020 | 17:54 WIB
INSENTIF PAJAK
Rabu, 05 Agustus 2020 | 17:34 WIB
KINERJA EKONOMI KUARTAL II/2020
Rabu, 05 Agustus 2020 | 17:15 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Rabu, 05 Agustus 2020 | 16:24 WIB
PMK 89/2020