Antisipasi Beban Puncak, Begini Langkah Ditjen Pajak

JAKARTA, DDTCNews – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memprediksikan beban puncak pelayanan tax amnesty akan terjadi pada akhir September 2016. Pasalnya, September adalah bulan terakhir periode berlakunya tarif terendah pengampunan pajak.

Meski hingga saat ini penerimaan tax amnesty belum signifikan, namun sejumlah kalangan meyakini para pengusaha akan berbondong-bondong mengikuti tax amnesty pada pekan ketiga September 2016.

"Dalam rangka mengantisipasi beban puncak pelayanan Amnesti Pajak menjelang tanggal 30 September 2016, Direktorat Jenderal Pajak melakukan langkah-langkah sebagai berikut," ungkap keterangan pers Kemenkeu, Rabu (30/8).

Keenam langkah tersebut meliputi:

1. Menambah jam kerja operasional pelayanan tax amnesty pada hari Sabtu pukul 08.00 – 14.00 WIB dan Minggu pukul 08.00 – 12.00 WIB.
2. Membuka layanan penerimaan surat pernyataan harta (SPH) tax amnesty di Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) seluruh Indonesia bagi wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang membawahi KP2KP tersebut.
3. Menetapkan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Kantor Wilayah DJP yang ada di seluruh Indonesia sebagai tempat tertentu yang dapat menerima SPH tax amnesty yang bersifat nasional atau melayani wajib pajak tanpa batasan tempat terdaftar.
4. Menambah jumlah pegawai yang bertugas melayani tax amnesty di setiap KPP.
5. Memastikan aplikasi ataupun sistem Information Technology (IT) terkait program tax amnesty berjalan lancar.
6. Dalam hal situasi force majeure (di luar kemampuan manusia), maka kepada wajib pajak yang menyampaikan SPH langsung diberikan tanda terima sementara.

Selain itu, masih dalam keterangan pers yang sama, Kemenkeu juga menegaskan amnesti pajak pada prinsipnya berlaku bagi seluruh masyarakat termasuk aparatur sipil negara (ASN), pejabat negara, aparat penegak hukum, tidak terkecuali pegawai Ditjen Pajak.

"Kami mendorong seluruh pejabat publik untuk memanfaatkan amnesti pajak sesuai dengan situasi masing-masing. Dipastikan bahwa UU Pengampunan Pajak menjamin kerahasiaan semua data dan identitas wajib pajak yang mengikuti Amnesti Pajak," ungkap Kemenkeu dalam keterangan resminya. (Amu)