Aturan Baru! Cara Penyerahan SKA-DAB Sesuai Perjanjian Internasional

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah menerbitkan PMK 35/2023 yang mengatur mengenai tata cara penyerahan surat keterangan asal (SKA) dan/atau deklarasi asal barang (DSA) sesuai dengan skema perjanjian atau kesepakatan internasional.

Ketentuan ini dirilis untuk melaksanakan perjanjian kerja sama ekonomi antara Indonesia dan negara mitra. Dalam perjanjian ini, pemerintah Indonesia telah memberlakukan tarif bea masuk atas barang impor dan menetapkan tata cara pengenaan tarif bea masuk atas barang impor dalam skema perjanjian atau kesepakatan internasional.

"Ketentuan prosedural dalam rangka penyerahan SKA dan/atau DAB meliputi prosedur penyerahan SKA dan/atau DAB; tanda tangan pejabat yang berwenang dan/atau stempel resmi dari instansi penerbit SKA; tanda tangan eksportir/produsen; dan Overleaf Notes," bunyi Pasal 2 ayat (1) PMK 35/2023, dikutip pada Senin (3/4/2023).

Pelaksanaan ketentuan prosedural tersebut dilaksanakan dalam rangka pengenaan tarif bea masuk atas barang impor berdasarkan berbagai perjanjian kerja sama, di antaranya Persetujuan Perdagangan Bebas Asean-Hong Kong serta Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia.

Kemudian, ada pula Persetujuan Perdagangan Barang Asean; Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional; serta perjanjian atau kesepakatan internasional lainnya yang mengatur tentang ketentuan prosedural dalam rangka pemanfaatan SKA dan/atau DAB.

Pelaksanaan ketentuan prosedural ini dikecualikan untuk SKA berupa SKA elektronik (e-Form).

Dalam pelaksanaannya, importir, penyelenggara/pengusaha tempat penimbunan berikat (TPB), penyelenggara/pengusaha pusat logistik berikat (PLB), pengusaha di kawasan bebas, atau badan usaha/pelaku usaha kawasan ekonomi khusus (KEK) wajib menyerahkan SKA dan/atau DAB ke kantor pabean.

Penyerahan SKA dan/atau DAB dilakukan dengan mekanisme menyerahkan lembar asli SKA dan/atau lembar asli DAB dan/atau mengirimkan hasil pindaian berwarna atau hasil unduhan SKA dan/atau DAB melalui sistem komputer pelayanan, surat elektronik (email), atau media elektronik lainnya yang disediakan oleh kantor pabean.

SKA dan/atau DAB yang diserahkan merupakan lembar asli SKA atau hasil pindaian berwarna lembar asli SKA; hasil unduhan SKA, dalam hal SKA merupakan hasil unduhan dari website instansi penerbit SKA; dan/atau lembar asli DAB atau hasil pindaian berwarna lembar asli DAB.

Dalam hal SKA disampaikan melalui sistem komputer pelayanan, dokumen ini harus memuat tanda tangan pejabat yang berwenang dan/atau stempel resmi dari instansi penerbit SKA yang dibubuhkan secara manual atau elektronik.

Apabila SKA dan/atau DAB yang diserahkan melalui mekanisme elektronik belum dapat diyakini kebenaran dan keakuratannya, pejabat DJBC dapat meminta pengguna jasa menyerahkan lembar asli SKA dan/atau lembar asli DAB.

SKA dan/atau DAB yang diserahkan ke kantor pabean dapat diberikan tarif preferensi jika memenuhi semua ketentuan prosedural dan memenuhi ketentuan asal barang yang meliputi kriteria asal barang (origin criteria); kriteria pengiriman (consignment criteria); dan ketentuan prosedural (procedural provisions) selain ketentuan prosedural.

Tata cara penelitian SKA dan/atau DAB dilaksanakan sesuai dengan PMK mengenai tata cara pengenaan tarif bea masuk atas barang impor berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional.

"Peraturan menteri ini mulai berlaku setelah 30 hari terhitung sejak tanggal diundangkan [pada 29 Maret 2023]," bunyi Pasal 10 PMK 35/2023. (sap)