BERITA TERKINI
Ilustrasi. (esdm.go.id)
JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah bakal melaksanakan beberapa kebijakan untuk mengoptimalkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor minyak dan gas bumi (migas) pada tahun ini.
Direktur PNBP Sumber Daya Alam dan Kekayaan Negara Dipisahkan DJA Kemenkeu Rahayu Puspasari mengatakan kinerja PNBP migas berpotensi tidak sekuat tahun lalu sejalan dengan harga komoditas yang mulai termoderasi. Meski demikian, pemerintah bakal melakukan kebijakan untuk mengoptimalkannya seperti mengupayakan pencapaian target atau peningkatan lifting migas.
"Ini ada 3 hal, pertama yang sudah dieksploitasi bagaimana untuk menjaganya, kemudian mengangkat itu menjadi produksi, serta ketiga yang masih di tahap eksplorasi [dilakukan pengeboran secara masif]," katanya, dikutip pada Sabtu (25/3/2023).
Puspa mengatakan ketiga upaya tersebut dilakukan oleh Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) sebagai leading sector. Di sisi lain, ada pula aspek penguatan regulasi yang dijalankan oleh Kementerian ESDM.
Dia menjelaskan Kementerian Keuangan juga terlibat dalam penyempurnaan regulasi di sektor migas. Misalnya, melalui revisi PP 27/2017 mengenai biaya operasi yang dapat dikembalikan dan perlakuan PPh di bidang usaha hulu migas, serta PP 53/2017 soal perlakukan perpajakan pada kegiatan usaha hulu migas dengan kontrak gross split.
Revisi kedua PP itu diperlukan untuk memperbaiki iklim investasi di sektor hulu migas. Menurutnya, beberapa perubahan pada PP diharapkan mampu membuat investasi pada usaha hulu migas makin efisien.
Selain peningkatan lifting, Puspa menyebut pemerintah juga akan melakukan beberapa langkah lain seperti mendorong skema kontrak bagi hasil migas yang menarik bagi investor dengan mempertimbangkan optimalisasi split bagi hasil pemerintah.
Setelahnya, ada upaya pengendalian biaya usaha hulu migas dengan mengedepankan prinsip efektivitas dan efisiensi atas pengembalian biaya operational expenditure (opex) dan capital expenditure (capex).
Tidak hanya itu, pemerintah pun bakal meningkatkan monitoring dan evaluasi, pengawasan, transparansi pemanfaatan serta penggalian potensi melalui pemanfaatan teknologi. Di samping itu, pemerintah akan menerapkan kebijakan penetapan harga gas bumi tertentu (HGBT) secara lebih selektif disertai evaluasi yang ketat.
"Khusus untuk kebijakan HGBT ini, sebenarnya tujuan utamanya adalah untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan daya saing bagi industri nasional dan diprioritaskan untuk sektor-sektor strategis," ujarnya.
Hingga Februari 2023, pemerintah mencatat realisasi PNBP SDA migas senilai Rp18,6 triliun atau tumbuh 19,5%. Realisasi ini juga setara dengan 14,1% dari target pada APBN. (sap)
