BERITA TERKINI
Ketua Badan Anggaran Said Abdullah. (foto: Jaka/nr)
JAKARTA, DDTCNews – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah mengimbau Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk memperkuat whistleblowing system guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menegakkan integritas pegawai.
Said mengatakan whistleblowing system yang kuat akan membuat para pegawai di lingkungan Kemenkeu berpikir dua kali sebelum melakukan pelanggaran (fraud). Hal ini juga akan memulihkan kepercayaan stakeholder strategis.
"Buka partisipasi yang luas kepada masyarakat untuk terlibat melakukan pengawasan terhadap pegawai, termasuk tokoh-tokoh profesional, dalam upaya memperbaiki governance Kemenkeu, khususnya di DJP," katanya, dikutip pada Jumat (10/3/2023).
Said menuturkan sorotan publik yang meninggi terhadap Kemenkeu dalam beberapa pekan terakhir perlu dimanfaatkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk melakukan perbaikan terhadap instansi.
Menurutnya, mayoritas pegawai di Kemenkeu merupakan insan yang berintegritas, amanah, dan kompeten dalam melaksanakan tugasnya. Hanya saja, terdapat segelintir orang yang melanggar integritas dan mencoreng nama baik instansi.
"Momentum ini justru menjadi kesempatan emas bagi Sri Mulyani selaku menteri keuangan untuk berbenah, membersihkan Kemenkeu dari berbagai oknum penyelenggara negara yang tidak berintegritas," ujarnya.
Said juga meminta Kemenkeu untuk melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kepolisian, dan kejaksaan dalam mencegah tindak pidana korupsi dan memperbaiki sistem yang ada.
Untuk diketahui, publik dihebohkan oleh pelanggaran integritas pejabat DJP Rafael Alun Trisambodo dan pejabat DJBC Eko Darmanto.
Terkait dengan Rafael, pemeriksaan Itjen Kemenkeu menunjukkan yang bersangkutan tidak melaporkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) secara benar.
Rafael juga diketahui tidak patuh dalam membayar pajak dan memiliki gaya hidup yang tidak sejalan dengan asas kepantasan sebagai ASN.
Itjen Kemenkeu mengusulkan kepada menteri keuangan untuk memecat Rafael. Kemenkeu juga akan melakukan pemeriksaan kepatuhan perpajakan terhadap wajib pajak yang diketahui terafiliasi dengan Rafael.
Sementara itu, Eko telah dicopot dari jabatannya. Itjen Kemenkeu melakukan pemeriksaan lanjutan dan berkoordinasi dengan PPATK, KPK, serta pihak lainnya. (rig)
