BERITA TERKINI
Warga kampung Oase Ondomohen Magersari V membuat sofa ecobrick di Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (30/7/2022). ANTARA FOTO/Moch Asim/rwa.
JAKARTA, DDTCNews - Ajib Hamdani, Ketua Komite Analis Kebijakan Ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta pemerintah berhati-hati dalam melakukan ekstensifikasi barang kena cukai.
Ajib mengatakan kebijakan ekstensifikasi cukai dapat dilakukan untuk menambah penerimaan negara. Namun, upaya tersebut harus dijalankan secara terukur agar tidak terlalu membebani masyarakat sebagai konsumen.
"Untuk ekstensifikasi terhadap 2 jenis barang ini bisa dilakukan, tapi harus terukur karena penerapan cukai akan cenderung dibebankan kepada konsumen akhir," katanya, dikutip Sabtu (27/8/2022).
Ajib mengatakan pemerintah perlu mencermati kondisi perekonomian nasional sebelum memutuskan menambah barang kena cukai (BKC). Misalnya soal inflasi yang masih cenderung tinggi, bahkan pada Juli 2022 menyentuh 4,94% secara tahunan.
Menurutnya, pengenaan cukai akan berdampak langsung pada harga yang dibayarkan konsumen. Hal itu terjadi karena kecil kemungkinan pengusaha bersedia menyerap variabel cukai dengan mengurangi keuntungannya.
"Harga akhir dari produk ini pasti cenderung naik," ujarnya.
Melalui dokumen Buku II Nota Keuangan RAPBN 2023, pemerintah kembali merencanakan penambahan barang kena cukai pada produk plastik dan minuman bergula dalam kemasan.
Dokumen itu menyatakan ekstensifikasi cukai menjadi salah satu kebijakan teknis kepabeanan dan cukai pada 2023. Kebijakan itu juga dilakukan untuk mendukung implementasi UU 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
Wacana pengenaan cukai kantong plastik sudah mencuat sejak 2016, dan untuk pertama kalinya pemerintah memasang target setoran cukainya pada 2017. Target penerimaan cukai plastik pun selalu dipasang setiap tahun walaupun pemerintah belum memulai penerapannya.
Misalnya pada tahun ini, pemerintah menetapkan target penerimaan cukai dari produk plastik senilai Rp1,9 triliun.
Sementara untuk rencana pengenaan cukai pada minuman bergula dalam kemasan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pertama kali menyampaikannya pada awal 2020. Namun, pemerintah baru mematok target penerimaan jenis cukai tersebut pada APBN 2022, yakni senilai Rp1,5 triliun.
Adapun pada RAPBN 2023, pemerintah menargetkan penerimaan cukai secara umum akan mencapai Rp245,44 triliun atau tumbuh 9,5% dari outlook penerimaan tahun ini. (sap)
