BERITA TERKINI
Gedung Ditjen Pajak.
JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Pajak (DJP) berencana mengoptimalkan fungsi compliance risk management (CRM) melalui tiga langkah strategis pada tahun ini.
DJP berharap strategi yang telah ditetapkan tersebut dapat mengelola risiko kepatuhan wajib pajak secara komprehensif, meliputi proses identifikasi risiko, model pemetaan berdasarkan risiko, mitigasi, evaluasi, dan data sains.
“Sehingga dapat menghasilkan pemetaan wajib pajak berdasarkan tingkat kepatuhannya dan mitigasi yang tepat,” dikutip dari Laporan Kinerja (Lakin) DJP 2021, Senin (7/3/2022).
Tiga strategi yang akan dilakukan DJP pada tahun ini, antara lain penerapan CRM fungsi pelayanan, fungsi penilaian, fungsi penegakan hukum, dan fungsi keberatan untuk memperkaya profil risiko wajib pajak.
Kemudian, melakukan implementasi integrasi CRM. Terakhir, melakukan implementasi 9 business intelligence.
Dari sisi peta risiko kepatuhan, CRM fungsi ekstensifikasi digunakan untuk merencanakan daftar sasaran ekstensifikasi (DSE) yang dipakai untuk menentukan prioritas pemberian NPWP bagi wajib pajak yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif.
Selain itu, CRM fungsi ekstensifikasi tersebut digunakan DJP dalam melakukan daftar prioritas untuk menentukan wajib pajak yang akan dilakukan kegiatan ekstensifikasi.
Upaya tersebut dilakukan sesuai dengan Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-24/PJ/2019 tentang Implementasi Compliance Risk Management dalam Kegiatan Ekstensifikasi, Pengawasan, Pemeriksaan dan Penagihan di Ditjen Pajak.
Sebagai informasi, CRM memiliki tujuan untuk membantu DJP mencapai tujuan strategis organisasi dengan memanfaatkan suatu alat bantu pengambilan keputusan.
CRM juga berfungsi untuk pengawasan dan pemeriksaan wajib pajak yang dipakai dalam melakukan prioritisasi dalam menentukan wajib pajak yang akan dilakukan tindakan pengawasan dan pemeriksaan.
“Dalam hal ini, pengukuran dilakukan terhadap SP2DK yang telah terbit terhadap wajib pajak pada posisi risiko tertinggi,” tulis DJP.
Kemudian, CRM juga berfungsi dalam upaya penagihan. Nanti, DJP akan menggunakan CRM dalam memprioritaskan pemilihan wajib pajak yang selanjutnya akan dilakukan prioritas tindakan dan prioritas pencairan. (rig)
