Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kedua kiri) bersama Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo (kedua kanan) memimpin pertemuan tingkat Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral atau Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting (FMCBG) di Jakarta Convention Center, Jakarta, Kamis (17/2/2022). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/POOL/rwa.
JAKARTA, DDTCNews – Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan negara-negara G-20 memiliki komitmen kuat untuk mendorong peningkatan infrastruktur berkelanjutan. Demi mewujudkannya, ada 4 agenda prioritas yang diusung Presidensi G-20 oleh Indonesia kali ini.
Pertama, mengembangkan infrastruktur dengan memanfaatkan partisipasi sektor swasta melalui investasi. Menurutnya, infrastruktur dapat memfasilitasi kegiatan ekonomi dalam skala besar serta meningkatkan produksi dan konsumsi.
“Serta kapasitas produksi yang dapat menciptakan lapangan kerja yang lebih besar. Selain itu, penyediaan infrastruktur yang memadai terkait dengan sektor informasi dan teknologi adalah hal penting bagi suatu negara untuk tetap kompetitif,” jelas Febrio dikutip pada Sabtu (26/2/2022).
Kedua, mengembangkan policy tool kit untuk memobilisasi mekanisme pembiayaan infrastruktur yang inovatif, termasuk memeriksa penggunaan obligasi lokal serta meningkatkan inklusi gender dan sosial melalui investasi infrastruktur.
Ketiga, mengeksplorasi berbagai pilihan untuk mencapai infrastruktur digital yang hemat biaya dan berkualitas lebih baik.
Terakhir, memajukan alat InfraTracker 2.0 untuk memberikan wawasan mengenai strategi infrastruktur dan rencana jangka panjang.
Dalam rangkaian agenda seminar Presidensi G-20 Indonesia dengan tema “Infrastruktur Pascapandemi dan Barang Publik Global (Global Public Goods) pada G20” Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri India Abhay Thakur ikut berkomentar.
Thakur menilai pendekatan pembangunan Indonesia telah dilakukan secara holistik. Di India sendiri, pendekatan tersebut telah diberlakukan untuk membangun 84.000 km jalan yang memberikan konektivitas wilayah terpencil.
Sejalan dengan Thakur, Raja Al Marzoqi, Kepala Penasihat Kementerian Ekonomi dan Perencanaan Arab Saudi juga menilai pentingnya keberadaan asuransi dalam pembangunan infrastruktur yang mencakup penjaminan pandemi di masa depan. (sap)