BERITA TERKINI
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. ANTARA FOTO/Fransisco Carolio/Lmo/aww.
JAKARTA, DDTCNews - Presiden Joko Widodo membentuk komite pengarah untuk memberikan pengarahan atas pelaksanaan instrumen nilai ekonomi karbon atau carbon pricing.
Komite pengarah tersebut diketuai oleh Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Sementara itu, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mendapatkan tugas sebagai wakil ketua komite pengarah.
"Komite pengarah ... memiliki tugas memberikan arahan terkait kebijakan nilai ekonomi karbon untuk mencapai NDC dan pengendalian emisi gas rumah kaca untuk pembangunan," bunyi Pasal 84 ayat (2) Perpres 98/2021, dikutip Kamis (18/11/2021).
Selain menunjuk ketua dan wakil ketua komite pengarah, Jokowi juga menunjuk 3 ketua bidang. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar ditunjuk sebagai ketua yang membidangi substansi NDC dan nilai ekonomi karbon.
Selanjutnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian ditunjuk sebagai ketua bidang koordinasi kewilayahan. Adapun Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bakal menjadi ketua bidang substansi fiskal dan pembiayaan.
"Struktur dan tata kerja komite pengarah, sekretariat, dan kelompok kerja diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan koordinasi urusan pemerintahan di bidang kemaritiman dan investasi selaku ketua komite pengarah," bunyi Pasal 84 ayat (6) Perpres 98/2021.
Merujuk pada Pasal 47 ayat (1) Perpres 98/2021, Indonesia bakal memiliki 4 mekanisme penyelenggaraan nilai ekonomi karbon, yakni melalui mekanisme perdagangan karbon, pembayaran berbasis kinerja, pungutan atas karbon, dan mekanisme lain yang ditetapkan oleh menteri lingkungan hidup dan perhutanan.
Perdagangan karbon didefinisikan sebagai mekanisme berbasis pasar untuk mengurangi emisi gas rumah kaca melalui kegiatan jual beli unit karbon.
Selanjutnya, pembayaran berbasis kinerja adalah pembayaran yang diperoleh dari hasil capaian pengurangan emisi gas rumah kaca yang telah diverifikasi dan manfaat selain karbon yang telah divalidasi.
Sementara itu, pungutan atas karbon adalah pungutan negara yang dikenakan atas barang dan jasa yang memiliki potensi atau kandungan karbon serta atas kegiatan yang memiliki potensi emisi karbon yang dapat menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan hidup. (rig)
