BERITA TERKINI
Direktur Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan DJA Purwanto (kanan atas) dalam sebuah webinar, Selasa (3/8/2021).
JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah mencatat realisasi pemanfaatan insentif pajak pada program pemulihan ekonomi nasional (PEN) hingga 30 Juli 2021 telah mencapai Rp48,35 triliun atau 77% dari pagu Rp61,83 triliun.
Direktur Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Ditjen Anggaran (DJA) Purwanto mengatakan pemerintah berkomitmen menyediakan anggaran yang cukup untuk menangani pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.
Secara umum dana PEN akan terus disesuaikan dengan kebutuhan. "Angkanya naik, pada awalnya untuk semua [program PEN] kami berkomitmen meningkatkan pagunya," katanya dalam sebuah webinar, Selasa (3/8/2021).
Pemerintah saat ini telah memberikan berbagai insentif untuk mendukung pemulihan dunia usaha. Insentif tersebut meliputi PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP), PPh final UMKM DTP, pembebasan PPh Pasal 22 impor, pembebasan bea masuk, pengurangan angsuran PPh Pasal 25, restitusi PPN dipercepat, serta PPN atas sewa ruangan/bangunan DTP.
Selain itu, lanjut Purwanto, terdapat juga insentif untuk mendorong konsumsi kelas menengah yaitu pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) DTP untuk kendaraan bermotor (mobil) dan PPN DTP untuk rumah.
Untul PPh Pasal 21 DTP, sebanyak 90.871 pemberi kerja telah memanfaatkan. Insentif pembebasan PPh Pasal 22 impor sudah dimanfaatkan 15.990 wajib pajak. Pada insentif pengurangan angsuran PPh Pasal 25, terdapat 69.662 wajib pajak yang memanfaatkannya.
Sementara itu, insentif PPh final DTP telah dinikmati 129.215 wajib pajak UMKM, serta restitusi PPN dipercepat telah dimanfaatkan 1.564 wajib pajak. Insentif penurunan tarif PPh badan telah dimanfaatkan untuk semua wajib pajak. Lalu, PPN properti DTP pada 709 penjual, dan PPnBM mobil DTP pada 6 penjual.
Secara umum, realisasi dana PEN hingga 30 Juli 2021 mencapai Rp305,5 triliun atau 41% dari pagu Rp744,75 triliun. Pemanfaatan anggaran tersebut terbagi dalam lima klaster yakni kesehatan, perlindungan sosial, dukungan UMKM dan korporasi, program prioritas kementerian/lembaga, serta insentif dunia usaha. (rig)
