BERITA TERKINI
Gubernur BI Perry Warjiyo saat memberikan paparan melalui konferensi video, Kamis (17/6/2021).
JAKARTA, DDTCNews – Bank Indonesia (BI) akan terus mewaspadai dampak dari rencana bank sentral AS untuk mengurangi pembelian obligasi (tapering), terutama terhadap kestabilan nilai tukar rupiah.
Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan hasil rapat Federal Open Market Committee (FOMC) mengindikasikan langkah tapering oleh bank sentral AS masih terlalu dini. Namun, BI akan tetap memantau dan siap merespons segala kemungkinan.
"BI akan optimalkan langkah-langkah stabilisasi nilai tukar dan berkoordinasi dengan pemerintah sehingga pengaruhnya pada yield SBN tetap dalam batas-batas yang normal," katanya melalui konferensi video, Kamis (17/6/2021).
Hasil rapat FOMC mengindikasikan inflasi AS akan meningkat dalam jangka pendek seiring dengan membaiknya perekonomian. Namun, The Fed meyakini kenaikan inflasi hanya sementara karena tekanan fundamental baru akan terjadi pada 2022 dan 2023.
Selain itu, The Fed juga masih akan akomodatif dalam kebijakan moneter. Mereka berpandangan terlalu dini untuk mengurangi stimulus moneter sehingga pembelian surat berharga tetap berlanjut hingga ada perkembangan terbaru tentang inflasi dan tenaga kerja AS.
Dari dua aspek tersebut, lanjut Perry, BI meyakini tapering The Fed selaku bank sentral AS tidak akan terjadi pada tahun ini. "Sampai dengan yang kami pahami, tapering The Fed baru dilakukan tahun depan," ujar Perry.
Menurut perkiraan Bank Indonesia, pengurangan likuiditas atau quantitative easing baru akan dimulai pada kuartal I/2022. Sementara itu, lanjut Perry, kenaikan Fed Fund Rate diprediksi baru dilakukan pada 2023.
Dia menambahkan BI akan merespons rencana tapering tersebut dengan fokus pada optimalisasi langkah-langkah stabilisasi nilai tukar rupiah. Mengenai koordinasi dengan pemerintah, BI juga telah melakukannya secara intensif sejak terjadi pandemi Covid-19 tahun lalu.
Koordinasi juga dilakukan untuk mengantisipasi dampak kenaikan US Treasury yield 10 tahun sejak Februari lalu dengan besaran 1,8% bahkan mendekati 1,9%.
"Dengan langkah-langkah itu maka kami masih akan terus mengarahkan kebijakan-kebijakan lain, baik moneter, suku bunga, dan likuiditas, makroprudensial, sistem pembayaran, untuk bersama pemerintah mendukung pemulihan ekonomi," ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan pemerintah tengah mewaspadai dampak rencana tapering AS. Dia menyebut rencana tapering tersebut berpotensi menurunkan daya dukung investor global terhadap pembiayaan fiskal melalui pasar SBN.
Selain itu, sikap The Fed itu juga dapat menimbulkan komplikasi dalam kebijakan makroekonomi, seperti penurunan yield SBN untuk menjaga daya tarik investor dan upaya stabilitas nilai tukar rupiah. (rig)
