BERITA TERKINI
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Neilmaldrin Noor. (foto: DJP)
JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Pajak (DJP) memastikan tidak ada kendala yang dihadapi setelah reorganisasi instansi vertikal resmi berlaku pada pekan lalu.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Neilmaldrin Noor mengatakan reorganisasi unit vertikal berjalan sesuai rencana. Menurutnya, belum ada laporan mengenai kendala yang dihadapi wajib pajak dan pegawai terkait dengan penataan organisasi ini.
"Sejauh ini, saya belum dengar ataupun adanya laporan [kendala terkait dengan reorganisasi intansi vertikal DJP]," katanya, dikutip pada Selasa (1/6/2021).
Dengan adanya reorganisasi instansi unit vertikal DJP ini, sebanyak 24 KPP Pratama yang dihentikan operasinya dan bergabung ke 24 KPP Pratama lain. Kemudian, sebanyak 9 unit kerja – berupa 1 Kanwil, 5 KPP Pratama, dan 3 KP2KP – berubah nama. Selain itu, ada 18 KPP Madya baru.
Neilmaldrin menegaskan secara prinsip, KPP yang terdampak – termasuk pembentukan 18 KPP Madya baru—sudah mulai beroperasi saat diresmikan pada pekan lalu. Menurutnya, DJP telah melakukan persiapan dari sisi teknis dan landasan hukum untuk penataan tersebut.
Sebelum diresmikan, Dirjen Pajak Suryo Utomo telah menerbitkan surat edaran SE-30/PJ/2021 dan Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-146/PJ/2021. Payung hukum tersebut mengatur tentang organisasi dan tata kerja instansi vertikal DJP.
"Tidak ada masa transisi terkait SMO (Saat Mulai Operasi) karena sebelumnya sudah ada keputusan dan peraturan direktur jenderal pajak serta surat edaran tentang implementasi reorganisasi DJP yang mengatur agar saat SMO sudah siap baik terkait SDM, sistem, dan infrastruktur sehingga tidak ada masalah lagi pada saat dan setelah SMO,” kata Neilmaldirin.
Seperti diketahui, khusus untuk penambahan jumlah KPP Madya baru di beberapa kantor wilayah, DJP mempertimbangkan skala ekonomi dan potensi masing-masing wilayah. 15 KPP Madya baru beroperasi di Pulau Jawa dan sisanya 3 KPP Madya di luar Pulau Jawa. (kaw)
