Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso.
JAKARTA, DDTCNews – Kemenko Perekonomian akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan terkait dengan rencana kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN).
Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto akan menanti laporan mengenai wacana kenaikan tarif PPN tersebut. Hingga saat ini, sambungnya, belum ada rapat koordinasi dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
“Pasti nanti kami akan minta segera dijadwalkan jika sudah ada rencana pasti dan ada konsepsi yang jelas kira-kira kapan akan disampaikan," katanya melalui konferensi video, Senin (17/5/2021).
Susiwijono mengatakan pembahasan mengenai wacana kenaikan tarif PPN akan dilakukan secara menyeluruh. Misalnya, mengenai potensi dampaknya terhadap berbagai sektor ekonomi, terutama pada sektor riil.
Di samping itu, dia juga akan berkoordinasi dengan Kemenkeu untuk membahas wacana kenaikan tarif PPN tersebut. "Dalam 1-2 hari ini, nanti saya akan diskusikan dengan teman-teman di Kementerian Keuangan dan nanti Rabu akan kami jelaskan lengkapnya," ujarnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, kenaikan tarif PPN menjadi salah satu opsi yang dipertimbangkan pemerintah dalam konteks konsolidasi fiskal pascaterjadinya pandemi Covid-19. Pemerintah juga mempertimbangkan skema PPN multitarif. Simak ‘Selain Kenaikan Tarif PPN, Dirjen Pajak Kaji Beberapa Opsi Ini’.
Dirjen Pajak Suryo Utomo sebelumnya mengatakan implementasi skema PPN multitarif tersebut sejalan dengan tren internasional. Dengan kebijakan itu, sejumlah barang bisa dikenakan tarif lebih rendah atau tinggi dibandingkan dengan barang lainnya. Simak pula ‘Banyak Pengecualian PPN di Indonesia, Ini Penjelasan Dirjen Pajak’.
Kendati demikian, sambung Suryo, pemerintah tidak akan serta-merta menaikkan tarif PPN guna menyokong penerimaan pajak yang tertekan akibat pandemi Covid-19. Selain melihat tren global, pemerintah juga akan melakukan kajian secara komprehensif mengenai dampak yang ditimbulkan. (kaw)