Fokus
Data & Alat
Rabu, 23 Juni 2021 | 10:02 WIB
KURS PAJAK 23 JUNI 2021-29 JUNI 2021
Senin, 21 Juni 2021 | 11:15 WIB
STATISTIK TARIF PAJAK
Kamis, 17 Juni 2021 | 18:50 WIB
STATISTIK PENGHINDARAN PAJAK
Rabu, 16 Juni 2021 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 16 JUNI 2021-22 JUNI 2021
Reportase
Perpajakan.id

Banyak Pengecualian PPN di Indonesia, Ini Penjelasan Dirjen Pajak

A+
A-
3
A+
A-
3
Banyak Pengecualian PPN di Indonesia, Ini Penjelasan Dirjen Pajak

Dirjen Pajak Suryo Utomo. 

JAKARTA, DDTCNews – Pengecualian serta fasilitas pajak pertambahan nilai (PPN) yang berlaku di Indonesia relatif lebih banyak bila dibandingkan dengan di negara-negara tetangga.

Dalam ketentuan yang berlaku saat ini, ada 4 kelompok barang yang tidak dikenakan PPN. Selain itu, ada 17 kelompok jasa yang tidak dikenakan PPN. Otoritas mengaku akan meninjau ulang ketentuan yang berlaku sebagai salah satu pertimbangan dalam perubahan kebijakan PPN.

"Ini kondisi yang saat ini kita alami. Jadi, sampai saat ini, kami sedang mendiskusikan cara mencari sumber baru untuk penerimaan," ujar Dirjen Pajak Suryo Utomo, Senin (10/5/2021).

Baca Juga: Kemenkeu Ungkap Perlunya PPN Multitarif

Adapun 4 kelompok barang tidak dikenakan PPN adalah pertama, barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya, kecuali batu bara. Kedua, barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan rakyat banyak (beras, gabah, jagung, daging, ikan, dan lainnya).

Ketiga, makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan usaha jasa boga atau katering. Keempat, uang, emas batangan, dan surat berharga.

Sementara 17 kelompok jasa tidak dikenakan PPN meliputi:

Baca Juga: Soal Revisi UU KUP, Ini Kata Ketua Banggar DPR
  1. jasa pelayanan kesehatan medis;
  2. jasa pelayanan sosial;
  3. jasa pengiriman surat dengan perangko;
  4. jasa keuangan;
  5. jasa asuransi;
  6. jasa keagamaan;
  7. jasa pendidikan;
  8. jasa kesenian dan hiburan;
  9. jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan;
  10. jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri;
  11. jasa tenaga kerja;
  12. jasa perhotelan;
  13. jasa yang disediakan pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum;
  14. jasa penyediaan tempat parkir;
  15. jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam;
  16. jasa pengiriman uang dengan wesel pos; dan
  17. jasa boga atau katering.

Adapun pengecualian yang berlaku di negara lain tercatat sangat sedikit. Sebagai contoh, barang yang dikategorikan sebagai bukan barang kena pajak (non-BKP) di Singapura tercatat hanya mencakup properti, logam berharga, dan barang untuk keperluan investasi.

Sementara itu, jasa yang tergolong bukan jasa kena pajak (non-JKP) hanya terbatas pada jasa keuangan dan sewa properti untuk tempat tinggal.

China sama sekali tidak menetapkan barang dan jasa yang bukan BKP/JKP. Dengan demikian, semua penyerahan barang dan jasa adalah penyerahan BKP/JKP.

Baca Juga: DJP Akhirnya Serahkan Penerbit Faktur Pajak Fiktif ke Kejari

Selain non-BKP serta non-JKP, sambung Suryo, terdapat pula penyerahan BKP/JKP yang diberikan fasilitas tidak dipungut atau dibebaskan. Seluruh pengecualian dan fasilitas PPN ini berpengaruh terhadap penerimaan PPN yang mampu dipungut pemerintah.

"Sumber penerimaan itu PPh dan PPN. PPN ini yang bagus seperti apa sih? Oleh karena itu, kami terus-menerus melakukan assessment. Kami evaluasi," ujar Suryo. (kaw)

Baca Juga: Diskon PPN Listrik Dipertimbangkan
Topik : PPN, kebijakan pajak, Ditjen Pajak, DJP, pengecualian PPN
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Lim Thomas

Kamis, 13 Mei 2021 | 19:23 WIB
Coba cek capital outflow premi asuransi jumlahnya luar biasa yg seharusnya bisa dikenakan PPN dan PPH 26. Jgn terlalu percaya dengan COD yg sangat mudah didapat. Tugas DJP untuk membenahi double tax treaty

Lim Thomas

Kamis, 13 Mei 2021 | 18:46 WIB
Gross premi asuransi nasional sekitar 500 trilun pertahun dan sebagian besar direasuransikan ke perusahaan reasuransi di luar negeri. Seharusnya ada penambahan nilai yg bisa dikenakan PPN dan/ atau PPH 23/26. Pengusaha memanfaatkan ketersediaan COD yg sangat mudah didapat. Ini tugas DJP untuk membe ... Baca lebih lanjut
1
artikel terkait
Rabu, 23 Juni 2021 | 15:50 WIB
PELAYANAN PAJAK
Rabu, 23 Juni 2021 | 14:04 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 23 Juni 2021 | 12:30 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
berita pilihan
Jum'at, 25 Juni 2021 | 10:29 WIB
EDUKASI PAJAK
Jum'at, 25 Juni 2021 | 10:00 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN
Jum'at, 25 Juni 2021 | 09:34 WIB
SE-08/PP/2021
Jum'at, 25 Juni 2021 | 08:14 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Kamis, 24 Juni 2021 | 19:09 WIB
REVISI UU KUP
Kamis, 24 Juni 2021 | 19:00 WIB
PENEGAKAN HUKUM
Kamis, 24 Juni 2021 | 18:35 WIB
SPANYOL
Kamis, 24 Juni 2021 | 18:30 WIB
KABUPATEN CIAMIS
Kamis, 24 Juni 2021 | 18:20 WIB
KABUPATEN MEMPAWAH