Wah, Kelompok Usaha Penerima Insentif Pajak 2021 akan Dirombak

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan akan mengubah daftar sektor usaha yang akan memperoleh insentif pajak tahun ini, dari daftar klasifikasi usaha penerima insentif pada 2020.

Sri Mulyani mengatakan perubahan itu menyesuaikan kondisi bisnis di tengah pandemi Covid-19 saat ini, karena sebagian usaha masih tertekan sedangkan yang lain mulai membaik. Meski demikian, dia menegaskan pemerintah tetap berupaya mendukung dunia usaha agar bisa segera pulih.

"Dengan kondisi industri yang beragam, kebijakan insentif fiskal 2021 secara umum akan terdiri atas kebijakan yang dapat berlaku untuk seluruh sektor atau across the board maupun kebijakan yang lebih spesifik untuk sektor-sektor tertentu," katanya melalui konferensi video, Senin (1/2/2021).

Sri Mulyani mengatakan pemerintah melalui program pemulihan ekonomi nasional 2020 telah memberikan insentif pajak kepada hampir semua sektor usaha.

Insentif itu berupa pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP), pembebasan PPh Pasal 22, angsuran PPh Pasal 25, serta restitusi pajak pertambahan nilai (PPN) dipercepat.

Adapun pada tahun ini, tidak semua sektor usaha memperoleh insentif pajak yang sama. Menurutnya, perpanjangan insentif PPh Pasal 21 DTP, pembebasan PPh Pasal 22, serta diskon angsuran PPh Pasal 25 hanya berlaku untuk sektor usaha yang masih terdampak pandemi Covid-19.

Sri Mulyani menilai berbagai insentif tersebut akan membantu mendorong daya beli, memenuhi impor bahan baku produksi, serta memperbaiki arus kas perusahaan agar kembali menjalankan aktivitas usahanya.

Mengenai kriteria umum pemberian insentifnya masih sama seperti 2020. Misalnya, insentif PPh Pasal 21 DTP diberikan kepada pegawai dengan penghasilan bruto di bawah Rp200 juta per tahun sesuai klasifikasi.

Sementara pada insentif restitusi PPN dipercepat, berlaku pada wajib pajak yang telah ditetapkan sebagai pengusaha kena pajak (PKP) berisiko rendah.

"Kebijakan insentif pada sektor usaha yang tertentu akan diteruskan pada tahun 2021 untuk meyakinkan dan menjamin momentum pemulihan tetap terjaga," ujarnya. (Bsi)