Ilustrasi. Petugas kesehatan menyiapkan vaksin COVID-19 Sinovac. ANTARA FOTO/Ardiansyah/wsj.
JAKARTA, DDTCNews – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengusulkan pemerintah untuk memberikan akses vaksin mandiri bagi swasta untuk mempercepat proses pemulihan ekonomi nasional.
Ketua Kadin Indonesia Rosan P. Roeslani mengatakan usulan tersebut menjadi keinginan swasta untuk berperan aktif dalam program vaksinasi. Menurutnya, sektor swasta dapat mendukung target vaksinasi nasional kepada 400 juta penduduk kurang dari satu tahun.
"Dibukanya akses vaksinasi mandiri akan mengurangi beban APBN untuk memenuhi kebutuhan biaya vaksinasi," katanya dalam keterangan resmi, dikutip Jumat (15/1/2021).
Usul keterlibatan swasta dalam proses vaksinasi nantinya diperuntukkan bagi karyawan dan keluarga karyawan murni untuk mempercepat proses distribusi. Meski begitu, Kadin belum memperhitungkan dimensi perpajakan terkait dengan usulan tersebut.
Dia menegaskan opsi biaya vaksinasi sebagai faktor pengurang penghasilan kena pajak tidak menjadi agenda utama pelaku usaha mengusulkan akses swasta dalam proses distribusi vaksin. Menurutnya, Kadin berkomitmen untuk mempercepat akses dan pendistribusian vaksin.
"Jadi kami tidak minta menjadi faktor pengurang PPh," tutur Rosan.
Rosan menilai swasta saat ini sudah siap jika pemerintah membuka keran distribusi vaksin melalui jalur mandiri. Dia memastikan distribusi jalur mandiri tetap menggunakan basis data pemerintah untuk kelompok prioritas disuntik vaksin Covid-19.
"Apabila aksesnya dibuka, swasta siap mendistribusikan vaksin yang ada dalam list Kementerian Kesehatan yang sudah mendapatkan izin dari BPOM kepada masyarakat sesuai dengan peraturan yang ada," ujarnya. (rig)