BERITA TERKINI
Ketua DPN Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) sekaligus Ketua Komite Pengawasan Perpajakan Mardiasmo dalam Tax Corner bertajuk Perkembangan Terkini Pemajakan Internasional atas Ekonomi Digital. (tangkapan layar Youtube)
JAKARTA, DDTCNews – Ekonomi digital menjadi tantangan besar dalam sistem perpajakan internasional. Pasalnya, hingga saat ini belum terdapat kesepakatan yang utuh tentang cara pengenaan pajak, terutama pajak langsung, atas ekonomi digital.
Ketua DPN Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) sekaligus Ketua Komite Pengawasan Perpajakan Mardiasmo mengatakan hal tersebut dalam Tax Corner bertajuk Perkembangan Terkini Pemajakan Internasional atas Ekonomi Digital. Menurutnya, ada potensi penerimaan pajak yang besar dari ekonomi digital.
“Kajian Kementerian Keuangan … ada potensi pajak pertambahan nilai (PPN) kurang lebih 1,7 triliun dari perusahaan digital pemungut PPN perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE). Itu baru PPN. Jika ditambahkan pajak penghasilan (PPh), potensi pendapatan pajak digital juga pasti akan besar,” katanya, Jumat (30/10/2020)
Dalam sistem perpajakan internasional saat ini, sambungnya, untuk dapat mengenakan pajak langsung seperti PPh mensyaratkan keberadaan fisik perusahaan di negara tersebut. Sementara itu, teknologi digital memungkinkan terjadinya transaksi ekonomi secara aktif di beberapa negara tanpa keberadaan fisik perusahaan.
Dia mengatakan perdebatan yang terjadi bukan mengenai penghindaran pajak atau ketiadaan negara tempat pemajakan. Menurutnya, perdebatan lebih mengenai pembagian hak pemajakan di antara negara yang menganggap warganya mempunyai kontribusi terhadap laba perusahaan digital.
Mardiasmo menambahkan negara-negara OECD pada saat ini masih melakukan pembahasan terkait dengan berbagai isu, di antaranya pengalokasian laba dari ekonomi digital dan Global Base Anti Erosion (GloBe) dalam ekonomi digital.
Saat membawakan opening remarks dalam acara yang menggandeng Ditjen Pajak (DJP) ini, Mardiasmo juga menekankan pentingnya bagi akuntan yang masuk dalam Kompartemen Akuntan Pajak (KAPj). Pasalnya, akuntan harus terus memenuhi kompetensi dan memperbarui pengetahuan perpajakan.
“Sehingga dapat turut memikul tanggung jawab untuk menyukseskan penyelenggaraan perpajakan baik secara nasional maupun internasional dalam rangka mendukung pembangunan. Sebagai organisasi profesi, IAI selalu mendukung tercapai sistem perpajakan yang transparan dan berkeadilan di negeri ini,” pungkasnya
Adapun acara ini diselenggarakan secara daring melalui platform Zoom Meeting. Acara ini menghadirkan dua pembicara, yaitu Partner Tax Research and Training Services DDTC B. Bawono Kristiaji dan Kepala Seksi Pertukaran Informasi I Direktorat Perpajakan Internasional DJP Arnaldo Purba. (kaw)
