Komite Covid-19 Sebut Basis Pajak Minim Bikin Bansos Tidak Optimal

JAKARTA, DDTCNews—Minimnya jumlah basis pajak dinilai menyebabkan kebijakan pemerintah dalam memberikan bantuan sosial (bansos) dalam rangka penanganan virus Corona atau Covid-19 menjadi tidak optimal.

Sekretaris Eksekutif II Komite Penanganan Covid-19 Raden Pardede mengatakan data perpajakan merupakan data yang paling bermanfaat dan paling efektif untuk memetakan siapa yang berhak dan tidak berhak untuk mendapatkan bansos.

"Ini bedanya kita dengan negara maju. Mereka mudah menyalurkan bansos karena datanya sangat baik. Di kita, banyak yang tidak bayar pajak, padahal data pajak ini yang paling bagus dan akurat. Sayangnya, kita tidak punya data seperti itu," katanya, Senin (3/8/2020).

Hingga 1 Mei 2020, jumlah wajib pajak yang melaporkan surat pemberitahuan (SPT) tahunan sebanyak 10,97 juta wajib pajak. Adapun total wajib pajak yang wajib menyampaikan SPT Tahunan hanya sebanyak 19 juta wajib pajak.

Akibat absennya data perpajakan ini, lanjut Raden, pemerintah mengupayakan pengumpulan data melalui jalur lain dengan mengkombinasikan data yang sudah ada seperti data dari bank BUMN, dari sektor telekomunikasi, dan dari Program Kartu Prakerja.

Dia menambahkan pemerintah juga menyisir data yang dimiliki BPJS Ketenagakerjaan dan Kementerian Ketenagakerjaan. Data ini akan dimanfaatkan untuk menjadi basis penyaluran bansos baru yang sedang digagas oleh pemerintah.

Saat ini, pemerintah sedang mempertimbangkan untuk menyalurkan subsidi gaji pegawai yang menjadi korban PHK di tengah pandemi Covid-19 ataupun mereka yang dikurangi upahnya akibat pandemi Covid-19.

Dalam program PEN, pemerintah mengalokasikan anggaran perlindungan sosial sebesar Rp203,91 triliun. Catatan Badan Kebijakan Fiskal (BKF), terdapat alokasi anggaran Rp39,65 triliun yang belum dialokasikan atau belum di-DIPA-kan dalam program apapun.

Dari total Rp164,26 triliun yang sudah memiliki DIPA, anggaran program perlindungan sosial sudah direalisasikan sebesar 47,56%. (rig)