DDTC Academy Gelar Webinar Soal APA, Ini yang Dibahas

JAKARTA, DDTCNews – Prosedur pengajuan Advance Pricing Agreement (APA) kini menjadi lebih sederhana dengan periode pemberlakuan lebih panjang sehingga wajib pajak mendapat kepastian.

Demikian benang merah yang dapat ditarik dari sesi pemaparan materi para pembicara dalam webinar dengan topik ‘Latest Developments in Transfer Pricing: PMK 22/2020’ yang digelar DDTC Academy pada hari ini, Selasa (19/5/2020).

Senior Manager of Transfer Pricing Services DDTC Yusuf Wangko Ngantung, Senior Specialist of Transfer Pricing Services DDTC Tami Putri Pungkasan, dan Senior Specialist of Transfer Pricing Services DDTC Yurike Yuki hadir sebagai pembicara. Webinar ini diikuti 88 peserta.

Senior Manager of Transfer Pricing Services DDTC Yusuf Wangko Ngantung mengawali pemaparan dengan memberikan penjelasan mengenai APA dan Mutual Agreement Procedure (MAP). 

Yusuf juga menguraikan poin-poin penting perubahan yang ada dalam PMK 22/2020. Dia menyatakan dalam PMK 22/2020, terdapat perubahan terkait dengan simplifikasi prosedur, syarat pengajuan, kepastian hukum, serta perubahan periode APA.

“Secara ringkas, APA itu diajukan sebelum sengketa dan MAP dapat diajukan setelah adanya sengketa,” ungkapnya.

Senior Specialist of Transfer Pricing Services DDTC Yurike Yuki melanjutkan pembahasan dengan memerinci perubahan yang ada dalam PMK 22/2020. Mengawali pembahasannya, dia menyebut perubahan yang ada dalam PMK 22/2020 memiliki tiga tujuan besar.

Pertama, memberikan kemudahan akses dan pelayanan melalui simplifikasi prosedur pengajuan APA. Kedua, memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak melalui klausul roll-back dengan persyaratan tertentu dan pengaturan jangka waktu proses pengajuan APA yang lebih spesifik

Ketiga, untuk perbaikan proses bisnis melalui timeline dan prosedur pengajuan APA yang lebih terstruktur. Tujuan itu sejalan dengan aksi ke-14 BEPS yang menyatakan kepastian dan kredibilitas dalam proses bisnis merupakan salah satu tujuan terpenting dalam menangkal permasalahan BEPS.

“Perubahan-perubahan tersebut tentunya dilakukan agar program APA lebih menarik bagi wajib pajak yang mungkin sebelumnya masih enggan untuk mengajukan APA,” kata Yurike.

Yurike menjelaskan simplifikasi prosedur yang ada dalam PMK 22/2020 antara lain adaya standarisasi dokumen APA yang belum ada pada beleid terdahulu. Selain itu, saluran penyampaian permohonan kini turut melibatkan kantor pelayanan pajak (KPP).

Selain simplifikasi prosedur, PMK 22/2020 menambahkan syarat pengajuan APA. Selain itu, PMK 22/2020 memberikan batas waktu yang lebih spesifik dan memberikan kepastian terkait dengan kriteria permohonan APA yang akan ditindaklanjuti.

Senior Specialist of Transfer Pricing Services DDTC Tami Putri Pungkasan melanjutkan pembahasan dengan memerinci perubahan terkait dengan perubahan periode. Dia menjelaskan saat ini periode berlakunya APA unilateral dan bilateral maksimal 5 tahun pajak.

Namun, ada pilihan untuk mengimplementasikan roll-back. Terkait syarat tahun yang bisa menjadi periode roll-back, dua diantaranya adalah belum daluwarsa penetapan dan belum diterbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) PPh badan. Artinya, periode pemberlakuan bisa bertambah 5 tahun ke belakang sebelum pengajuan APA. 

Selanjutnya, Tami menjelaskan PMK 22/2020 menghapus kewajiban penyampaian annual compliance report dan sebagai gantinya pelaksanaan APA cukup dimasukkan dalam transfer pricing documentation.

Tami menjelaskan dalam pengawasan, DJP bisa melakukan evaluasi dan memiliki kewenangan untuk meminta informasi, pembahasan, kunjungan dari wajib pajak maupun pihak afiliasi. Perubahan lain terkait dengan pengawasan adalah frekuensi dan evaluasi tidak diatur dalam PMK yang baru.

“Hal ini berbeda dengan PMK sebelumnya yang secara eksplisit menyebutkan evaluasi dilakukan satu kali setahun. Implikasinya, wajib pajak harus selalu siap dan menyediakan dokumentasi pelaksanaaan APA karena sewaktu-waktu dapat diminta,” pungkasnya. (kaw)