Ilustrasi.
JAKARTA, DDTCNews - Presiden Prabowo Subianto memerintahkan jajarannya untuk segera melakukan deregulasi sektor riil dan menghapuskan hambatan perizinan guna menciptakan ekosistem usaha yang kompetitif.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan salah satu langkah deregulasi yang sedang diupayakan pemerintah adalah merevisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) 8/2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.
"Salah satu upaya untuk merespons dinamika tantangan ekonomi saat ini adalah dengan melakukan deregulasi sektor riil melalui revisi Permendag 8/2024 yang disederhanakan menjadi pengaturan sektoral," ujar Teddy, dikutip pada Senin (30/6/2025).
Revisi Permendag 8/2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor yang mengarah pada pengaturan sektoral diharapkan dapat menciptakan fleksibilitas bagi para pelaku usaha.
Selain itu, pemangkasan hambatan perizinan juga diperlukan guna menciptakan iklim usaha yang sehat dan kompetitif serta mendorong pertumbuhan investasi nasional.
"Presiden Prabowo meminta agar deregulasi sektor riil bisa berdaya saing dengan menghilangkan birokrasi perizinan, sehingga bisa menjaga pertumbuhan ekonomi di dalam negeri," kata Teddy.
Sebagai informasi, Prabowo telah berjanji akan merelaksasi ketentuan perizinan dan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) serta menghapus kuota impor.
"Saya sudah kasih perintah untuk hilangkan kuota-kuota impor. Terutama untuk barang-barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Siapa yang mampu, siapa yang mau impor, silakan, bebas. Tidak lagi kita tunjuk-tunjuk hanya ini yang boleh, itu tidak boleh," ujar Prabowo dalam Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden RI yang digelar pada April 2025.
Relaksasi TKDN juga dianggap perlu guna meningkatkan daya saing industri. "Kita harus realistis, TKDN dipaksakan, ini akhirnya kita kalah kompetitif. Saya sangat setuju, TKDN fleksibel saja, mungkin diganti dengan insentif," ujar Prabowo. (dik)