KEBIJAKAN PEMERINTAH

Danai Program Prioritas, Rasio Pendapatan Indonesia Harus Naik

Muhamad Wildan
Kamis, 22 Mei 2025 | 15.30 WIB
Danai Program Prioritas, Rasio Pendapatan Indonesia Harus Naik

Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/nz.

JAKARTA, DDTCNews - Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo mengatakan rasio pendapatan negara yang tinggi diperlukan dalam rangka memenuhi kebutuhan pendanaan atas program prioritas.

Bila Indonesia mampu mencetak rasio pendapatan negara sebesar 18%, Hashim mengeklaim pendapatan negara akan naik senilai US$90 miliar atau kurang lebih Rp1.440 triliun. Dana tersebut diperlukan untuk mendanai makan bergizi gratis (MBG) dan program lainnya.

"Dana yang kita butuhkan untuk melaksanakan MBG adalah Rp300 triliun hingga Rp400 triliun. Artinya, masih ada surplus di atas Rp900 triliun yang bisa digunakan untuk mendanai program lain," ujar Hashim, dikutip pada Kamis (22/5/2/2025).

Hashim pun mengatakan rasio pendapatan Indonesia masih cenderung rendah bila dibandingkan dengan negara tetangga seperti Kamboja dan Vietnam. Kamboja memiliki rasio pendapatan negara sebesar 18%, sedangkan Vietnam memiliki rasio pendapatan negara sebesar 23%.

Menurutnya, juga Indonesia memiliki kapasitas untuk mencapai rasio pendapatan yang setara.

"Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mencapai rasio yang setara dengan Kamboja dan Vietnam. Jadi, target kami adalah mencapai rasio pendapatan negara yang setara dengan Kamboja. Kami percaya rasio tersebut bisa dicapai dalam waktu 4 tahun," ujar Hashim.

Meski rasio pendapatan negara ditargetkan berangsur naik, Hashim mengatakan pemerintah tidak memiliki rencana untuk menaikan tarif pajak. Bahkan, pemerintah memiliki itikad untuk menurunkan tarif PPh badan ke 17%, setara dengan tarif yang berlaku di Singapura.

"Kita akan meningkatkan penerimaan pajak dari orang-orang yang selama ini tidak membayar pajak. Kita bisa meningkatkan penerimaan menjadi setara dengan Vietnam dan Kamboja tanpa perlu meningkatkan tarif. Faktanya, kami sedang mendiskusikan penurunan PPh badan ke level yang setara dengan Singapura," ujar Hashim.

Sebagai informasi, rasio pendapatan negara pada tahun depan diusulkan hanya sebesar 11,71% hingga 12,22% dari PDB, lebih rendah dibandingkan dengan target pada tahun ini yang sebesar 12,36% dari PDB.

Namun, rasio pendapatan negara ditargetkan naik secara berkala pada tahun-tahun berikutnya. Rasio pendapatan pada 2029 diproyeksikan mampu mencapai 12,86% hingga 16,76% dari PDB. (dik)

Editor : Dian Kurniati
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Ingin selalu terdepan dengan kabar perpajakan terkini?Ikuti DDTCNews WhatsApp Channel & dapatkan berita pilihan di genggaman Anda.
Ikuti sekarang
News Whatsapp Channel
Bagikan:
user-comment-photo-profile
Belum ada komentar.