BERITA TERKINI
Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto keluar dari ruang pertemuan usai memimpin sosialisasi dan penjaringan masukan asosiasi usaha terhadap penerapan tarif perdagangan baru Amerika Serikat terhadap Negara Mitra di Gedung Ali Wardhana Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (7/4/2025). ANTARA FOTO/Bayu Pratama S/tom.
JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah mengatakan bakal mengkaji relaksasi ketentuan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) atas barang-barang asal Amerika Serikat (AS).
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan relaksasi TKDN akan menjadi bagian dari materi negosiasi Indonesia mengenai kebijakan bea masuk resiprokal AS. Menurutnya, relaksasi TKDN antara lain berpeluang diberikan untuk produk teknologi informasi dan komunikasi (information and communication technology/ICT).
"[Mengenai TKDN] ada pertimbangan terkait dengan sektor yang mereka ekspor ke Indonesia, antara lain ICT. Itu kita sedang kaji dan kita akan respons," katanya, dikutip pada Selasa (8/4/2025).
Airlangga mengatakan pemerintah akan menempuh jalur diplomasi dan negosiasi untuk merespons bea masuk resiprokal AS. Melalui jalur diplomasi, diharapkan dapat diperoleh solusi yang saling menguntungkan bagi kedua negara.
Tim negosiasi akan melakukan negosiasi paling lambat 17 April 2025. Pada negosiasi tersebut, Indonesia salah satunya akan menyampaikan rencana relaksasi TKDN untuk komoditas asal AS.
Dia menjelaskan Indonesia tengah menyiapkan beberapa langkah untuk meningkatkan perdagangan dengan AS. Menurutnya, pemerintah akan mendorong peningkatan impor dari AS sehingga surplus neraca perdagangan Indonesia terhadap negara tersebut juga dapat diperkecil.
Sementara itu, Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza menyebut kajian mengenai relaksasi TKDN atas barang asal AS melibatkan beberapa kementerian/lembaga. Kajian ini terus dimatangkan agar dapat segera disampaikan kepada AS.
Meski demikian, dia belum memerinci skema dan besaran relaksasi TKDN yang akan diberikan untuk AS tersebut.
"Masih dalam kajian. Sebelum resmi disampaikan pada pihak AS, tentu belum bisa diumumkan" ujarnya. (sap)
