Presiden Prabowo Subianto didampingi Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers mengenai kebijakan PPN, Selasa (31/12/2024).
JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah menegaskan tetap memberikan berbagai stimulus ekonomi meski kenaikan tarif PPN menjadi 12% diputuskan hanya untuk barang mewah.Â
Presiden Prabowo Subianto mengatakan arah kebijakan perpajakan harus mengutamakan kepentingan rakyat. Menurutnya, pemerintah juga tetap melaksanakan paket stimulus ekonomi yang telah disiapkan untuk tahun depan.
"Pemerintah telah berkomitmen memberi paket stimulus. Nilai stimulus itu adalah Rp38,6 triliun, seperti yang telah diumumkan sebelumnya," katanya, Selasa (31/12/2024).
Prabowo mengatakan pemerintah telah menyiapkan berbagai skema stimulus ekonomi pada tahun depan. Misal, bantuan beras untuk 16 juta penerima bantuan pangan sebanyak 10 kilogram per bulan, serta diskon listrik bagi pelanggan dengan daya paling tinggi 2.200 VA.
Kemudian, pemerintah juga memberikan dukungan pembiayaan untuk industri padat karya, insentif PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP) bagi pekerja dengan gaji sampai dengan Rp10 juta per bulan, serta perpanjangan periode tarif PPh final untuk UMKM orang pribadi.
Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut paket stimulus yang disampaikan Prabowo hanya bersifat tambahan. Sebab, pemerintah selama ini juga telah memberikan berbagai fasilitas PPN yang tercatat dalam belanja perpajakan.
Pada 2025, belanja perpajakan untuk PPN diproyeksi mencapai Rp265,6 triliun.
Dia menjelaskan pemerintah akan tetap memberikan berbagai fasilitas PPN yang selama ini berlaku. Namun, pemerintah pada 2025 juga menyiapkan berbagai stimulus untuk menjaga daya beli masyarakat.
"Seluruh stimulus yang selama ini sudah diumumkan akan tetap berlaku," ujarnya. (sap)