Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (baris depan, tengah), Wamenkeu I Suahasil Nazara (baris depan, kedua kiri), Wamenkeu II Thomas A. M. Djiwandono (baris depan, kedua kanan), serta jajaran pejabat Kemenkeu lainnya mengikuti rapat paripurna ke-2 Masa Persidangan I tahun sidang 2024-2025 DPR di kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (20/8/2024). ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/foc.
JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kembali meyakinkan rasio utang pemerintah masih terkendali.
Sri Mulyani mengatakan pemerintah terus berupaya mengelola utang secara prudent sehingga target defisit tetap terjaga. Menurutnya, rasio utang pemerintah juga masih sejalan dengan ketentuan dalam UU 17/2003 tentang Keuangan Negara.
"Risiko utang pemerintah pada tahun 2023 masih dalam batas yang aman dan terkendali," katanya dalam rapat paripurna DPR, dikutip pada Rabu (21/8/2024).
Sri Mulyani mengatakan rasio utang sempat mengalami kenaikan seiring dengan pelebaran defisit ketika pandemi Covid-19. Meski demikian, rasio utang pemerintah sebesar 39,2% pada akhir 2023 termasuk terendah di antara negara Asean maupun G-20.
Rasio utang pemerintah ini juga masih di bawah batas aman sebesar 60% PDB, sesuai UU tentang Keuangan Negara.
Dia menjelaskan pemerintah telah melakukan beberapa langkah untuk menjaga rasio utang di bawah 60%. Salah satunya, melalui pembiayaan kreatif dengan mengoptimalkan potensi pembiayaan nonutang untuk mengendalikan ketergantungan pada pembiayaan utang.
"Kebijakan pengendalian pembiayaan utang terus dilakukan agar kesinambungan fiskal terjaga," ujarnya.
Sejauh ini, rasio utang pemerintah juga kembali mencatatkan penurunan. Pada akhir Juli 2024, rasio utang pemerintah adalah sebesar 38,68%. (sap)