BERITA TERKINI
Ilustrasi. Sejumlah anak bermain layang-layang di landasan pacu bekas Bandara Selaparang di Mataram, NTB, Rabu (19/6/2024). ANTARA FOTO/Ahmad Subaidi/YU
JAKARTA, DDTCNews - Dengan adanya penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), bagaimana perlakuan dan pelaporan pajak bagi anak-anak yang sudah mendapatkan penghasilan sendiri?
Fungsional Penyuluh Pajak Ahli Muda Ditjen Pajak (DJP) Adella Septikarina mengatakan anak-anak yang sudah mendapatkan penghasilan sendiri, seperti bintang iklan atau artis, tidak menjalankan kewajiban perpajakannya secara terpisah dari orang tua.
“Diadministrasikan menggunakan NPWP orang tua atau wali yang bersangkutan. Dalam reformasi perpajakan ini, yang terkait dengan NIK-NPWP, kita akan mendengar istilah family tax unit,” ujarnya dalam sebuah talk show, dikutip pada Rabu (24/7/2024).
Secara umum, sambungnya, kewajiban pembayaran pajak muncul ketika seseorang memenuhi syarat subjektif dan objektif. Syarat subjektif itu terpenuhi ketika warga negara Indonesia bertempat tinggal di Indonesia atau tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari.
Kemudian, masih masuk syarat subjektif, warga negara Indonesia itu telah memiliki NIK dan berusia di atas 18 tahun. Adapun sesuai dengan Pasal 8 ayat (4) UU PPh, penghasilan anak yang belum dewasa – belum berumur 18 tahun dan belum pernah menikah – digabung dengan penghasilan orang tuanya.
Dalam bagian Penjelasan Pasal 8 ayat (4) UU PPh, penghasilan anak yang belum dewasa dari mana pun sumber penghasilannya dan apa pun sifat pekerjaannya digabung dengan penghasilan orang tuanya dalam tahun pajak yang sama.
Apabila seorang anak belum dewasa – yang orang tuanya telah berpisah—menerima atau memperoleh penghasilan, pengenaan pajaknya digabungkan dengan penghasilan ayah atau ibunya berdasarkan pada keadaan sebenarnya.
Selanjutnya, syarat objektif terpenuhi jika sesorang itu memiliki penghasilan di atas batas penghasilan tidak kena pajak (PTKP). Kedua syarat itu, subjektif dan objektif, harus terpenuhi secara kumulatif. Dalam konteks anak yang sudah memiliki penghasilan sendiri tadi, syarat subjektif belum terpenuhi.
Skema yang sama juga berlaku untuk bayi yang baru lahir dan sudah memiliki NIK. Dengan adanya penggunaan NIK sebagai NPWP, terhadap bayi tersebut tidak secara otomatis menjadi wajib pajak yang memiliki kewajiban perpajakan.
Skema yang sama pun berlaku terhadap seseorang yang sudah dewasa secara umur tetapi belum memiliki penghasilan di atas PTKP. Dalam konteks ini, belum ada kewajiban perpajakan yang melekat karena syarat objektif belum terpenuhi.
“Artinya, meskipun seseorang sudah dewasa secara umur, tapi sepanjang penghasilannya belum di atas PTKP maka dia belum wajib membayar pajak penghasilan. Jadi, masyarakat tidak perlu khawatir ya dengan pemadanan NIK sebagai NPWP,” jelas Adella. (kaw)
