BERITA TERKINI
Ilustrasi. Foto udara kolam penampungan dan lubang pertambangan minyak ilegal yang ditinggalkan pemiliknya di Bungku, Batanghari, Jambi, Selasa (7/5/2024). ANTARA FOTO/Wahdi Septiawan/wpa.
JAKARTA, DDTCNews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan para pelaku usaha sektor pertambangan untuk selalu patuh dalam membayar pajak dan retribusi.
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan pajak bukan merupakan beban usaha mengingat pajak dikenakan atas keuntungan yang diterima oleh wajib pajak.
"Pajak yang Anda bayar tidak akan mengganggu usaha, karena pajak diambil dari keuntungan. Jadi, bayarlah pajak," katanya, dikutip pada Minggu (30/6/2024).
Sebagai imbal baliknya, lanjut Alex, pemerintah selaku regulator harus terus memberikan pelayanan terbaik kepada pelaku usaha. Melalui pelayanan yang baik, pelaku usaha dapat berperan lebih besar dalam mendorong ekonomi daerah dan membuka lapangan kerja seluas-luasnya.
"Kami berharap kita bisa bekerja secara profesional dan berintegritas. Mari kita berusaha dengan ‘PROFIT’, yaitu profesional berintegritas," ujarnya.
Sebagai informasi, KPK menggunakan instrumen monitoring center of prevention (MCP) untuk memantau dan berkoordinasi dalam pemberantasan korupsi di daerah, terutama di area perizinan yang rawan korupsi.
Berdasarkan analisis strategi nasional pencegahan korupsi (stranas PK), terdapat 521 perusahaan yang melakukan aktivitas pertambangan dalam kawasan hutan dengan luas 370.410 hektare.
Di Pulau Kalimantan, 131.699 hektare dari 226.687 hektare usaha pertambangan dalam kawasan hutan tidak memiliki izin usaha pertambangan (IUP) dan persetujuan penggunaan kawasan hutan (PPKH).
Khusus di Kalimantan Selatan, luas usaha pertambangan mencapai 95.260 hektare, dengan 30.015 hektare yang memiliki status bermasalah, ilegal, atau harus membayar denda karena belum memiliki PPKH. (rig)
