Jaga Kesinambungan Fiskal 2025, Pemerintah Waspadai Tiga Hal Ini

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah menyatakan stabilitas ekonomi makro pada 2025 akan menghadapi tantangan yang kompleks.

Dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025 menjelaskan tantangan tersebut berasal dari sisi eksternal dan domestik. Misalnya dari sisi domestik, tantangan yang dihadapi utamanya mengenai stabilitas makro terkait kesinambungan fiskal.

"Dari sisi domestik, stabilitas makro terkait kesinambungan fiskal menghadapi tantangan," bunyi dokumen Rancangan Awal RKP 2025, dikutip pada Sabtu (20/4/2024).

Dokumen ini menjabarkan 3 tantangan mengenai kesinambungan fiskal yang akan dihadapi pada tahun depan. Pertama, tren penurunan penerimaan perpajakan yang membatasi ruang gerak fiskal untuk membiayai agenda pembangunan.

Kedua, ukuran belanja yang kecil dan struktur belanja kurang produktif baik belanja pemerintah pusat maupun belanja transfer ke daerah. Ketiga, meningkatnya beban utang pemerintah akibat tingginya suku bunga yang mempengaruhi imbal hasil obligasi (tingginya cost of fund).

Soal penerimaan perpajakan, pemerintah menargetkan tax ratio sebesar 11,2%-12% pada 2025. Angka tersebut lebih tinggi dari target tax ratio pada 2024 yang sebesar 10,12%.

Pemerintah pun menyiapkan 6 strategi untuk mencapai target tax ratio pada tahun depan, termasuk pembenahan kelembagaan perpajakan melalui pembentukan Badan Otorita Penerimaan Negara. Selain itu, disiapkan pula percepatan implementasi coretax system dengan mengoptimalkan pengelolaan data yang berbasis risiko dan interoperabilitas data.

Kemudian soal belanja negara, pemerintah berupaya mengoptimalkannya dengan mengarahkan komposisi belanja supaya lebih produktif untuk mendukung prioritas pembangunan dalam rangka akselerasi pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan.

Adapun soal beban utang, pemerintah berupaya memperluas sumber dan pengembangan inovasi pembiayaan dengan menyediakan pembiayaan yang prudent dan kredibel untuk mendukung kebutuhan pembangunan, baik melalui pembiayaan utang dan nonutang.

Stok utang pemerintah pada 2025 direncanakan sebesar 38,78% hingga 39,3% PDB. Angka ini meningkat dari stok utang pemerintah pada tahun ini yang diproyeksikan sebesar 38,26% PDB. (sap)