BERITA TERKINI
Ilustrasi.
JAKARTA, DDTCNews - Tindak lanjut pemeriksaan bukti permulaan (bukper) merupakan salah satu poin yang perlu dicantumkan pemeriksa bukper saat menuangkan hasil pemeriksaan bukper ke dalam laporan pemeriksaan bukper.
Merujuk pada Pasal 24 ayat (7) PMK No. 177/2022, tindak lanjut atas pemeriksaan bukper dilakukan secara tertutup dapat berupa pemeriksaan bukper secara terbuka atau penyidikan berdasarkan hasil penelaahan jika ditemukan dugaan atau bukper tindak pidana perpajakan.
“[Tindak lanjut lainnya ialah] penghentian pemeriksaan bukper apabila: wajib pajak orang pribadi yang dilakukan pemeriksaan bukper meninggal dunia; peristiwa bukan merupakan tindak pidana perpajakan; tidak ditemukan adanya bukper tindak pidana; atau daluwarsa,” bunyi Pasal 24 ayat (7) huruf b PMK 177/2022, dikutip pada Minggu (5/11/2023).
Sebagai informasi, pemeriksaan bukper secara tertutup dilakukan tidak dengan surat pemberitahuan pemeriksaan bukper kepada orang pribadi atau badan yang dilakukan pemeriksaan bukper.
Jangka waktu pemeriksaan paling lama 12 bulan tanggal surat perintah pemeriksaan bukper diterima oleh pemeriksa bukper. Lalu, terdapat beberapa kewajiban yang harus dipenuhi pemeriksa bukper dalam pemeriksaan bukper secara tertutup ini.
Pertama, merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak atas segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya dalam rangka pemeriksaan bukper. Kedua, mengamankan bahan bukti yang ditemukan dalam pemeriksaan bukti permulaan.
Dalam pemeriksaan bukper tertutup, pemeriksa bukper juga dapat meminta keterangan dan/atau bukti kepada pihak lain dengan tetap menjaga kerahasiaan pemeriksaan bukper.
Pihak lain yang dimaksud antara lain pihak lain yang mempunyai hubungan dengan orang pribadi atau badan, termasuk namun tidak terbatas pada pegawai, pelanggan, atau pemasok; dan/atau pihak ketiga sehubungan dengan keahlian dan/atau kompetensinya, termasuk namun tidak terbatas pada penyedia jasa keuangan, akuntan publik, notaris, dan konsultan. (rig)
