BERITA TERKINI
Ilustrasi.
JAKARTA, DDTCNews - Peningkatan kualitas data menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi permasalahan shadow economy. Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Rabu (30/8/2023).
Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal mengatakan permasalahan shadow economy tidak hanya menyangkut sektor informal dalam kelompok UMKM. Pasalnya, ada shadow economy dari para pelaku usaha yang sebetulnya sudah di bawah pengawasan otoritas.
“Wajib pajak - wajib pajak yang shadow economy dalam definisi memang mereka sudah memenuhi kriteria tidak lagi UMKM misalnya, tapi berada di bawah radar. Inilah kekuatan data yang kita coba tingkatkan kualitasnya dari waktu ke waktu,” ujar Yon.
Ditjen Pajak (DJP) sudah memperoleh data serta informasi dari instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain (ILAP). Otoritas juga membuka saluran pertukaran informasi dengan negara-negara lain, salah satunya dalam skema automatic exchange of information (AEOI).
Selain mengenai permasalahan shadow economy, ada pula ulasan terkait dengan validasi NIK nasabah yang dikelola oleh perbankan. Kemudian, ada juga bahasan tentang rencana perubahan ketentuan rush handling.
Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal mengatakan DJP menerima banyak data dan informasi dari berbagai pihak. Namun, tidak semua data dan informasi tersebut langsung bisa digunakan karena harus diolah. Selain itu, ada isu mengenai format data yang tidak standar.
"Banyak yang perlu kita perbaiki. Dalam konteks internasional pun, diskusi kami dengan berbagai otoritas pajak masih sama ini. Kita masih kadang-kadang ada beberapa data dari negara lain tidak bisa kita buka karena strukturnya tidak standar," ujar Yon. (DDTCNews/Bisnis Indonesia/Kontan)
Founder DDTC Darussalam mengatakan shadow economy merupakan salah satu persoalan fundamental sektor pajak Indonesia. Menurutnya, ada beberapa instrumen yang dapat digunakan untuk mengatasi persoalan tersebut.
Salah satu instrumennya adalah informasi keuangan yang telah diperoleh dengan adanya UU 9/2017. Sejalan dengan tersebut, ada permintaan data dan informasi dari ILAP serta pertukaran informasi antar-otoritas pajak negara lain serta pemerintah daerah.
Selain itu, adanya penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) orang pribadi juga akan berdampak pada perluasan basis pajak. Hal tersebut juga didukung dengan pembaruan sistem inti administrasi perpajakan. (DDTCNews/Bisnis Indonesia)
Ketua Komite Perpajakan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Siddhi Widyaprathama berpendapat isu shadow economy masih menjadi tantangan dalam pengumpulan pajak di Indonesia. Shadow economy juga menurunkan produktivitas ekonomi dan menimbulkan persaingan tidak sehat di antara sektor usaha.
"Kalau kita bisa membuka atau taxing shadow economy ini, saya yakin tax ratio bakal langsung naik, basis pajak naik, ekstensifikasi naik, and everybody happy," ujarnya. (DDTCNews/Bisnis Indonesia)
Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal mengatakan penerimaan pajak diproyeksikan terus menguat hingga nyaris mencapai Rp2.000 triliun pada 2024. Strategi yang dilaksanakan antara lain melanjutkan implementasi UU HPP serta menjalankan pembaruan SIAP.
"Yang pasti kita tentu akan menindaklanjuti UU HPP. PPS (Program Pengungkapan Sukarela) sudah dilakukan, tentu ini jadi baseline yang baik," katanya. Simak pula ‘Keberlanjutan Reformasi Pajak Penting untuk Tax Ratio RI, Ini Kuncinya’. (DDTCNews/Bisnis Indonesia/Kontan)
Pemerintah berencana merevisi PMK 74/2021 tentang Pengeluaran Barang Impor untuk Dipakai dengan Pelayanan Segera (rush handling).
Kepala Subdirektorat Impor Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) Chotibul Umam mengatakan hasil monitoring dan evaluasi (monev) menyarankan adanya revisi PMK 74/2021. Namun, DJBC tetap mempertimbangkan masukan dari kantor pelayanan dan pengguna jasa.
"Tujuan dari public hearing ini tentu ingin mendapatkan masukan, bahwa peraturan rush handling ini akan diubah. Kira-kira dari layanan PMK 74/2021 ini, apa yang perlu diperbaiki?" katanya. Simak ‘PMK Rush Handling Bakal Direvisi, DJBC Ungkap Poin-Poin Perubahannya’. (DDTCNews)
Bank dalam kedudukannya sebagai lembaga keuangan harus memastikan validitas NIK nasabah. DJP mengatakan validasi itu sebagai bagian dari proses due diligence sesuai dengan Pasal 2 ayat (4) UU Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.
DJP mengatakan hal tersebut juga sesuai dengan Standard for Automatic Exchange of Financial Information in Tax Matters - Implementation Handbook. Dokumen tersebut diterbitkan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).
“Yang menegaskan bahwa lembaga keuangan untuk melakukan validasi NPWP melalui layanan yang diberikan oleh otoritas pajak untuk meningkatkan validitas data NPWP nasabah,” tulis DJP dalam laman resminya. (DDTCNews)
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengaku telah menyiapkan rancangan kebijakan pengenaan pajak pencemaran lingkungan.
Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar mengatakan parameter dan kalkulasi dari pengenaan pajak pencemaran lingkungan telah dirancang oleh KLHK bersama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Namun, kebijakan ini perlu dibicarakan dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
"Ini kan pajak daerah, itu otoritasnya Kemendagri. Kita sedang minta ke Kemendagri melalui dirjennya untuk berinteraksi dengan daerah dan uji publik juga," ujar Siti. (DDTCNews) (kaw)
