BERITA TERKINI
Ilustrasi.
JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah mulai mencairkan gaji ke-13 kepada aparatur negara, hari ini, Senin (5/6/2023).
Dirjen Anggaran Isa Rachmatarwata mengatakan pencairan gaji ke-13 mulai dilaksanakan oleh Ditjen Perbendaharaan. Dia menyebut anggaran gaji ke-13 juga kurang lebih sama dengan Tunjangan Hari Raya (THR) yang dibayarkan pada April lalu.
"Mulai minggu ini, tanggal 5. Dengan THR [anggarannya] sama lah kira-kira karena komponen dan besarannya sama," katanya, Senin (5/6/2023).
Pemerintah membayarkan gaji ke-13 kepada aparatur negara berdasarkan PP 15/2023. Gaji ke-13 dibayarkan untuk membantu keluarga aparatur negara yang terdiri atas aparatur sipil negara (ASN), anggota Polri, prajurit TNI, dan pensiunan berbelanja kebutuhan pendidikan.
Melalui PP 15/2023, komponen gaji ke-13 diatur sama seperti THR. THR dan gaji ke-13 aparatur negara meliputi gaji pokok, tunjangan melekat, tunjangan pangan, tunjangan jabatan, serta tunjangan kinerja (tukin) sebesar 50% bagi pegawai yang telah mendapatkannya.
Pada instansi pemerintah daerah, paling banyak 50% tambahan penghasilan dengan mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah dan peraturan perundang-undangan.
Khusus guru dan dosen yang tidak mendapatkan tunjangan kinerja/tambahan penghasilan, diberikan 50% tunjangan profesi guru serta 50% tunjangan profesi dosen pada tahun ini.
Ketentuan teknis pembayaran gaji ke-13 yang bersumber dari APBN diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 39/2023. Sementara itu, ketentuan teknis THR yang berasal dari APBD diatur dalam peraturan kepala daerah.
Apabila nominalnya sama persis dengan THR, anggaran gaji ke-13 akan mencapai Rp35,9 triliun pada tahun ini. Alokasi THR untuk ASN pada kementerian/lembaga, prajurit TNI, dan anggota Polri mencapai Rp11,7 triliun.
Anggaran THR untuk ASN daerah dipatok Rp17,4 triliun melalui dana alokasi umum (DAU) yang dapat ditambahkan dari APBD 2022 sesuai dengan kemampuan fiskal daerah. Untuk pensiunan, THR yang dialokasikan senilai Rp9,8 triliun. (rig)
