Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta lembaga internasional seperti Asian Development Bank (ADB) dapat membantu setiap negara yang sedang menghadapi krisis.
Sri Mulyani mengatakan negara-negara di dunia saat ini tengah menghadapi berbagai krisis yang bisa mengancam ekonominya. Untuk itu, dukungan ADB diperlukan untuk mempercepat pemulihan krisis sekaligus melindungi rakyat yang terdampak.
"ADB memberi solusi pembangunan bagi negara-negara, terutama yang kondisinya enggak seperti Indonesia yang sekarang ini relatif baik. Negara-negara di Asia itu ada yang sedang mengalami krisis berat," katanya, dikutip pada Rabu (10/5/2023).
Sri Mulyani menuturkan permintaan tentang dukungan ADB tersebut disampaikan ketika menghadiri ADB's 56th ADB Annual Meeting di Korea Selatan, pekan lalu. Menurutnya, Indonesia berharap peran lembaga tersebut dapat terus dioptimalkan untuk mendukung negara lainnya.
Dia menyebut Sri Lanka menjadi salah satu negara yang mengalami krisis ekonomi. Dalam kondisi tersebut, rakyat Sri Lanka sampai merebut dan menjarah kepresidenan lantaran tidak memiliki bahan makanan.
Kemudian, Pakistan juga mengalami krisis karena bencana iklim berupa banjir. Menurutnya, ancaman serupa bahkan dapat terjadi di negara-negara kepulauan di perairan Pasifik seperti Samoa dan Fiji.
Di negara-negara tersebut, bencana badai sering terjadi karena perubahan iklim yang tidak segera tertangani. Setiap kali terjadi badai, kegiatan ekonomi masyarakat juga menjadi ikut terhenti.
"Kami meminta ADB bisa lebih responsif membantu negara-negara yang sedang kena musibah. Kemarin pandemi saja sudah berat, mereka masih tertimpa tangga-tangga yang lain yang membuat kondisinya krisis," ujarnya.
Sri Mulyani menambahkan ADB dapat mengoptimalkan sumber dayanya untuk membantu negara yang mengalami krisis sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Tidak hanya sekadar memberikan hibah atau sedekah, bantuan juga harus berupa pendampingan sehinggga dapat bangkit kembali.
ADB juga dapat mendorong negara-negara yang mengalami krisis membuat inovasi pembiayaan sehingga tidak selalu bergantung pada APBN. Misal di Indonesia, pemerintah telah membuat inovasi pembiayaan infrastruktur berupa kerja sama antara pemerintah dan badan usaha (KPBU). (rig)