BERITA TERKINI
Ilustrasi gedung DJP.
JAKARTA, DDTCNews – Jumlah wajib pajak (WP) yang terdaftar dalam sistem administrasi perpajakan terus meningkat tiap tahunnya.
Berdasarkan informasi yang disampaikan pemerintah dalam Nota Keuangan beserta RAPBN 2020, jumlah WP pada 2019 tercatat sebanyak 42 juta. Jumlah tersebut naik dari tahun sebelumnya sebanyak 38,7 juta WP. Pada 2015, 2016, dan 2017, jumlah WP tercatat sebanyak 30 juta, 32,8 juta, dan 36,0 juta.
“Peningkatan jumlah wajib pajak terdaftar merupakan indikator positif perbaikan cakupan sistem perpajakan dan perluasan basis pengenaan pajak yang erat kaitannya dengan penerimaan pajak,” demikian pernyataan pemerintah dalam dokumen tersebut, dikutip pada Selasa (20/8/2019).
Dari 42 juta NPWP yang tercatat dalam sistem administrasi DJP pada 2019 tersebut, sebanyak 38,7 juta diantaranya merupakan NPWP orang pribadi. Sisanya, yaitu sebanyak 3,3 juta merupakan NPWP badan.
Peningkatan jumlah WP tersebut diikuti dengan perkembangan kepatuhan pelaporan surat pemberitahuan (SPT). Meskipun demikian, pergerakan kepatuhan formal ini lebih fluktuatif dibandingkan penambahan jumlah WP.
Sebelum implementasi kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty), rasio kepatuhan penyampaian SPT sebesar 60,4% (2015) dan 60,7% (2016). Pada 2017, terjadi lonjakan rasio kepatuhan yang signifikan mencapai 72,6%. Namun, pada 2018, rasio kepatuhan turun menjadi 71,1%.
Pemerintah mengatakan perbaikan rasio kepatuhan ini merupakan kombinasi peningkatan kepatuhan sukarela wajib pajak, perubahan perilaku kepatuhan pasca-tax amnesty, serta penambahan cakupan wajib pajak dalam sistem administrasi perpajakan.
Pada 7 bulan pertama 2019, menurut pemerintah, perkembangan rasio kepatuhan masih positif yakni sebesar 67,4%. Pemerintah memproyeksi rasio kepatuhan itu dapat terjaha pada level 70% hingga akhir tahun.
Menurut pemerintah, tingkat kepatuhan wajib pajak yang semakin kuat – baik dari sisi jumlah WP terdaftar maupun rasio kepatuhan – merupakan fondasi dalam upaya menciptakan sumber penerimaan yang berkelanjutan (sustainable tax revenue).
“Penciptaan sumber penerimaan yang berkelanjutan itu berdasarkan kepatuhan pajak sukarela (voluntary tax compliance),” demikian penjelasan pemerintah. (kaw)
