DPR Tegaskan agar Informasi Keuangan Tidak Disalahgunakan

JAKARTA, DDTCNews – Pagi ini, Rabu (2/8) topik pengesahan Perppu No.1 Tahun 2017 masih mewarnai sejumlah media nasional. Kali ini, DPR meminta otoritas pajak untuk berhati-hati dalam menggunakan informasi keuangan nasabah perbankan.

Anggota Komisi XI DPR Willgo Zainar mengingatkan bahwa penerapan Perppu mengenai akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan harus menjamin tidak ada penyalahgunaan data dan informasi para nasabah.

Politikus Gerindra itu meminta agar perbankan perlu mengantisipasi kemungkinan data dan informasi tersebut bocor. Dia juga menekankan pentingnya kepastian hukum yang menjelaskan data keuangan benar-benar digunakan untuk kepentingan perpajakan saja.

Berita lainnya mengenai Kementerian Keuangan yang berhasil mencetak hattrick dalam satu kali sidang paripurna dan peningkatan utang luar negeri yang digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Berikut ulasan ringkasnya:

• Sri Mulyani Sebut Kementerian Keuangan Berhasil Cetak Hattrick
  Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menceritakan tentang keberhasilan jajarannya dalam mencetak hattrick. Menurut Menkeu, tiga rekor keberhasilan tersebut adalah sebagai berikut, Perppu No. 1 Tahun 2017, APBN-Perubahan 2017, dan Undang-Undang Pertanggungjawaban Keuangan. Ketiganya diketok dalam satu kali sidang paripurna.

• Utang Indonesia Bertambah, Ini Kata Darmin
  Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan kita tidak perlu panik melihat bertambahnya utang luar negeri Indonesia. Asalkan, utang tersebut digunakan untuk menggerakkan ekonomi. Darmin menuturkan, era pemerintahan Jokowi-JK fokus untuk membangun infrastruktur yang memang membutuhkan dana besar. Salah satu cara untuk mendapatkan dana pembangunan yakni memang dari utang.

• Harga Minyak Mentah Indonesia Naik Menjadi US$45,48
  Kementerian ESDM telah menetapkan harga minyak mentah Indonesia atau Indonesia Crude Price (ICP) bulan Juli 2017 sebesar US$45,48 per barel. Keputusan tersebut ditetapkan Menteri ESDM Ignasius Jonan melalui Keputusan Menteri ESDM No 2605/K/12/MEM/2017. Selain itu, Tim Harga Minyak Indonesia mengatakan rata-rata ICP bulan Juli 2017 mengalami peningkatan dibandingkan bulan Juni 2017.

• Pemerintah Bakal Sederhanakan Izin Impor Barang
  Pemerintah akan menyederhanakan aturan ekspor-impor barang yang masuk kategori larangan terbatas (lartas). Dengan demikian, peraturan lartas yang berbeda namun mengatur komoditas yang sama dapat disederhanakan menjadi satu perizinan saja. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyatakan saat ini dari total 10.826 HS code buku tarif kepabeanan Indonesia (BTKI) 2017, sebanyak 5.299 HS code merupakan lartas. Penyederhanaan aturan terkait lartas ini sesuai dengan amanat Paket Kebijakan Ekonomi Jilid XV yang bertujuan untuk perbaikan logistik nasional untuk mempermudah dan mempercepat arus barang di pelabuhan.