HANOI, DDTCNews – Berdasarkan draf usulan pajak bumi dan bangunan (PBB) untuk penggunaan lahan pertanian, mulai tahun 2017 mendatang, para petani akan diberikan opsi fasilitas pembebasan PBB atau pengurangan PBB hingga 50% atas lahannya yang digunakan untuk bertani.
Dalam usulan tersebut tertulis pemerintah memiliki tujuan supaya petani -individu atau pun badan usaha- dapat meningkatkan produktivitas dan menginvestasikan lahannya dalam rangka untuk menghasilkan produk yang berkualitas tinggi.
“Saat ini, lebih dari 10 juta hektar atau 38% masih dikenakan PBB. Sementara, sisanya 62% telah mendapatkan pembebasan PBB atau pengurangan PBB,” ungkap draf tersebut.
Selain itu, baik pembebasan maupun pengurangan PBB akan diberikan kepada petani guna mendorong mereka untuk terlibat dalam produksi pertanian skala besar. Fasilitas ini juga bertujuan untuk mendorong mereka melakukan ekspansi lahan pertanian dan mengaplikasikan teknologi pertanian.
Pengurangan PBB hingga 50% dalam setahun hanya akan diberikan pada mereka yang telah ditunjuk oleh pemerintah dan bergerak di bidang ekonomi, politik, sospol, administrasi, dan sebagainya. Syaratnya, lahan harus digunakan secara langsung hanya untuk produksi pertanian.
Jika tidak digunakan untuk produksi pertanian atau digunakan untuk produksi pertanian tetapi oleh pihak ketiga, maka lahan akan disita oleh pemerintah dan mereka diminta untuk membayar PBB penuh.
Sementara itu, seperti dilansir dari vietnamnews, pembebasan PBB akan diberikan pada mereka yang bekerja di angkatan bersenjata. (Gfa)