BERITA TERKINI
Ilustrasi.
BANGKOK, DDTCNews - Menteri Keuangan Thailand Arkhom Termpittayapaisith menyatakan pemerintah sedang melakukan beberapa langkah reformasi untuk mengoptimalkan penerimaan negara.
Arkhom mengatakan pemerintah perlu meningkatkan penerimaan untuk membayar utang yang melonjak sepanjang pandemi Covid-19. Dia menyebut pemerintah telah menarik utang senilai THB1,5 triliun atau sekitar Rp664,5 triliun untuk menangani pandemi Covid-19.
"Pemerintah sekarang sedang melakukan reformasi di bidang penerimaan untuk meningkatkan kemampuannya membayar utang," katanya, Jumat (2/12/2022).
Arkhom mengatakan pemerintah telah meningkatkan belanja negara untuk menangani pandemi sekaligus memberikan perlindungan sosial bagi masyarakat rentan. Setelah pandemi terkendali, pemerintah pun perlu segera menyehatkan APBN dan membayar utang.
Dia menjelaskan langkah reformasi yang dilakukan pemerintah termasuk memperluas basis pajak. Baru-baru ini, pemerintah telah menyetujui pengenaan pajak sebesar 0,1% atas perdagangan saham mulai 2023.
Pengenaan pajak atas transaksi saham pernah masuk dalam undang-undang, tetapi kemudian dihapuskan sejak 1991 untuk menarik investor di pasar modal. Setelah 30 tahun, pemerintah pun ingin kembali mengenakan pajak atas perdagangan saham.
Dengan kebijakan tersebut, pemerintah memperkirakan akan memperoleh tambahan penerimaan senilai THB15 miliar atau sekitar Rp6,69 triliun per tahun.
Arkhom menjelaskan negara tidak boleh terus berutang karena bakal menyebabkan inflasi. Peningkatan penerimaan pajak diharapkan mampu menurunkan tingkat utang pemerintah pada tahun depan.
"Ketika kami berutang, artinya kami harus membayar utang tersebut," ujarnya dilansir nationmultimedia.com.
Arkhom menambahkan reformasi penerimaan tetap harus berjalan meski Thailand menghadapi berbagai tantangan ekonomi seperti inflasi tinggi dan penurunan ekspor. Di sisi lain, penerimaan pajak juga lebih rendah dari perkiraan. Pada kuartal III/2022, penerimaan pajak terkontraksi 5% dari target. (sap)
