Wah, Ide Harmonisasi Pajak Korporasi Muncul Kembali

BRUSSELS, DDTCNews - Komisi Eropa menyampaikan usulan baru agar kebijakan perpajakan bagi perusahaan dapat diseragamkan yang berlaku pada semua negara anggota Uni Eropa pada 2023.

Proposal unifikasi kebijakan perpajakan perusahaan untuk seluruh negara anggota Uni Eropa akan dipresentasikan pada pekan ini. Komisi optimistis usulan tersebut akan diterima oleh semua negara anggota jika konsensus global pajak digital bisa dirampungkan OECD pada tahun ini.

"Kesepakatan global yang akan datang menandai langkah menentukan dalam reformasi sistem pajak perusahaan internasional," tulis rancangan proposal Komisi Eropa dikutip pada Selasa (18/5/2021).

Komisi Eropa menjelaskan usulan unifikasi sistem perpajakan korporasi atau perusahaan bagi negara anggota merupakan ide lama yang dimunculkan kembali.

Pada masa lalu, proposal tersebut ditolak negara anggota karena dinilai berpotensi menggerus kedaulatan negara anggota dalam menentukan kebijakan fiskal terutama dalam bidang perpajakan.

Dengan demikian, sampai saat ini 27 negara anggota Uni Eropa memiliki sistem pajak berbeda bagi korporasi. Komisi menegaskan kerangka kebijakan perpajakan badan Uni Eropa memungkinkan beban pajak bagi perusahaan berlaku berlaku sama di seluruh negara anggota.

Unifikasi sistem perpajakan badan usaha Uni Eropa akan menggunakan formulasi khusus yang beriringan dengan keputusan konsensus global pajak digital.

Beban pajak akan mencerminkan tempat perusahaan menjalankan operasi bisnis dan distribusi yang adil pendapatan PPh badan di antara negara anggota Uni Eropa.

Komisi Eropa meyakini proposal unifikasi kebijakan perpajakan badan usaha akan mengurangi hambatan pada kegiatan investasi antarnegara anggota. Kemudian, usulan kebijakan ini juga diproyeksikan memotong administrasi birokrasi dan sebagai cara memerangi penghindaran pajak.

"Usulan ini bertujuan untuk menghentikan persaingan antarpemerintah menarik investasi melalui penurunan tarif pajak. Kemudian untuk menciptakan cara memajaki laba perusahaan berdasarkan jumlah pelanggan dan bukan berdasar lokasi perusahaan," imbuhnya seperti dilansir usnews.com. (Bsi)