Ilustrasi. (DDTCNews)
RIGA, DDTCNews—Pemerintah Latvia berencana merombak sejumlah aturan pajak mulai tahun depan demi meningkatkan penerimaan negara secara bertahap, sekaligus menekan angka defisit anggaran.
Defisit anggaran tahun depan diprediksi mencapai €1,1 miliar atau setara 3,9% dari produk domestik bruto (PDB). Proyeksi defisit anggaran akan ditekan secara bertahap menjadi €876,9 juta pada 2022 dan sebesar €162,7 juta pada 2023.
"Jumah pasti angka pendapatan dan belanja untuk anggaran tahun depan dirilis pada akhir September atau awal Oktober 2020," tulis Pemerintah Latvia dalam laporannya, dikutip Rabu (23/9/2020).
Pemerintah memperkirakan perubahan kebijakan pajak akan menambah penerimaan pajak hingga €69,9 juta atau setara dengan Rp1,2 triliun pada 2021. Lalu, pada 2020 menjadi €140,7 juta dan €162,7 juta pada 2023.
Perubahan kebijakan pajak yang akan diambil di antaranya meningkatkan ambang batas penghasilan tidak kena pajak (PTKP) dari €1.200 per tahun menjadi €1.800 per tahun. Pilihan kebijakan ini akan menggerus penerimaan sebesar €41,6 juta.
Struktur formula bagi hasil pajak penghasilan (PPh) orang pribadi pemerintah pusat dan daerah juga akan berubah. Mulai 2021, sebanyak 75% setoran PPh OP masuk kantong pusat dan sisanya masuk kas pemda.
Otoritas juga akan menaikkan tarif cukai produk turunan tembakau sehingga diprediksi menambah penerimaan sebesar €5 juta. Tarif pajak kendaraan bermotor juga akan dinaikkan sehingga menambah penerimaan sebanyak €12,4 juta.
Pemerintah juga akan mendapatkan tambahan setoran dari dividen perusahaan listrik sebesar €20 juta. Pengadopsian arahan Uni Eropa untuk pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak sumber daya alam akan meningkatkan penerimaan negara sebesar €5 juta.
"Pemerintah tetap melakukan belanja prioritas tahun depan sebesar €304 juta dengan meningkatkan gaji tenaga kesehatan, guru dan dosen," terang laporan pemerintah seperti dilansir leta.lv. (rig)