BERITA TERKINI
Ilustrasi.
JERUSALEM, DDTCNews—Otoritas Pajak Israel menentang usulan yang dilayangkan para pengusaha maupun kantor akuntan agar batas waktu pembayaran pajak diperpanjang di tengah wabah virus corona.
Dirjen Pajak Eran Yaacov mengatakan wajib pajak tetap harus membayar pajak sebagaimana ketentuan yang berlaku saat ini, misalnya batas waktu pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) maksimal 23 April.
“Tidak ada alasan untuk penundaan ini. Perlu diingat bahwa pada akhirnya, pajak ini dipakai untuk membayar sebagian besar ekonomi kita,” katanya, Senin (30/3/2020).
Bukan tanpa sebab, otoritas menolak usulan tersebut. Hal itu dikarenakan pemerintah Israel telah menyiapkan sejumlah langkah strategis dalam penanganan Covid-19. Tentu, untuk bisa menjalankan langkah tersebut diperlukan dana yang tidak sedikit.
Setidaknya ada tiga hal utama yang akan diprioritaskan pemerintah saat ini antara lain jaring pengaman sosial untuk bisnis, memastikan kelangsungan bisnis, serta strategi untuk keluar dari krisis dan mempercepat pertumbuhan.
“Uang pajak itu akan digunakan untuk membiayai pendanaan sistem kesehatan, dan kami membutuhkan komitmen bersama yang sangat besar untuk melewati hal ini. Kami benar-benar tidak tahu kapan itu akan berakhir,” ujarnya.
Yaacov mengatakan wajib pajak yang kesulitan membayar pajak bisa mengajukan penundaan sesuai ketentuan yang ada. Nanti, otoritas akan mempertimbangkan permohonan itu melalui pemeriksaan yang dilakukan terpisah setiap kasus.
Dia juga meminta para akuntan untuk membantu para kliennya untuk mendapat fasilitas penundaan itu tanpa perlu ada kebijakan khusus seperti penundaan pembayaran pajak itu di tengah merebaknya corona.
Meski begitu, otoritas pajak tetap memberikan relaksasi di antaranya melonggarkan batas waktu penyampaian laporan dan penyesuaian pajak, serta menghapus denda keterlambatan. Ketentuan pajak jual-beli perumahan juga telah direlaksasi.
Sementara itu, Ketua Komisi Keuangan Parlemen Oded Forerdari partai Yisrael Beitenu meminta Yaacov mempertimbangkan usulan penundaan pembayaran pajak di tengah wabah virus Corona.
Apalagi perbankan juga telah menaikkan suku bunganya sehingga akan memperberat likuiditas wajib pajak. “Ketidakpastian yang dialami para akuntan dan penasihat pajak sangat besar,” katanya dilansir dari Globes. (rig)
