Ilustrasi.
BANGKOK, DDTCNews - Menteri Pariwisata Thailand Sorawong Thienthong menyatakan bakal segera menerapkan pajak turis usai dilantik pada Senin lalu.
Sorawong mengatakan rencana pajak turis sudah terlalu lama tertunda pada periode pemerintahan sebelumnya. Padahal, lanjutnya, pemerintah dapat merealisasikan berbagai program peningkatan pariwisata melalui tambahan penerimaan dari pajak turis.
"Saya yakin pemungutan pajak turis akan menguntungkan industri pariwisata karena pendapatannya dapat digunakan untuk pengembangan infrastruktur dan objek wisata, serta menjamin keselamatan wisatawan," katanya, dikutip pada Rabu (18/9/2024).
Sorawong mengatakan Kementerian Pariwisata di bawah kepemimpinannya berupaya meningkatkan sektor pariwisata hingga mencapai setidaknya THB3 triliun atau 1.380 triliun pada tahun ini. Di sisi lain, berbagai program peningkatan kualitas pariwisata juga disiapkan untuk menarik lebih banyak wisatawan asing.
Rencana pengenaan pajak turis telah mengemuka sejak 2022. Pada Februari 2023, pemerintah juga telah menyetujui rencana pajak turis senilai THB300 atau sekitar Rp138.000 dari wisatawan asing yang masuk Thailand melalui jalur udara.
Sementara itu, tarif pajak turis THB150 atau Rp69.000 akan dikenakan pada wisatawan asing yang masuk melalui darat atau laut. Meski demikian, belum ada kejelasan mengenai waktu implementasi pajak turis ini.
Rencana pengenaan pajak turis juga mendapat penolakan dari kalangan pengusaha, seperti Asosiasi Hotel Thailand. Pengusaha khawatir kebijakan ini akan berdampak pada okupansi hotel yang belum sepenuhnya pulih sejak pandemi.
Sorawong mengakui masih membutuhkan lebih banyak waktu untuk mempelajari kesiapan sistem pengenaan pajak turis. Oleh karena itu, Kementerian Pariwisata juga belum dapat memutuskan waktu pemberlakuannya.
Menurutnya, kementerian akan mengkaji mekanisme pemungutan pajak turis yang paling ideal agar kebijakan ini tidak sampai menyurutkan minat kunjungan wisatawan. Secara bersamaan, upaya perbaikan kualitas pariwisata di Thailand juga terus dilaksanakan.
"Karena pemerintah telah berjanji untuk mendukung objek wisata baru dan meningkatkan kota-kota second-tier, kami akan mendorong sektor swasta berinvestasi lebih banyak dengan menawarkan insentif, seperti insentif pajak," ujarnya dilansir bangkokpost.com. (sap)