BERITA TERKINI
Ilustrasi.
HANOI, DDTCNews - Sejumlah asosiasi pengusaha di Vietnam meminta pemerintah untuk tetap memberikan insentif pajak hingga akhir 2024.
Ketua Kadin Vietnam Phạm Tan Cong mengatakan pengusaha masih membutuhkan pengurangan tarif pajak pada tahun depan. Menurutnya, insentif tersebut akan membantu pengusaha mampu bertahan di tengah situasi ekonomi yang sulit.
"Kami mendukung langkah reformasi di sektor perpajakan dan bea cukai, tetapi kami juga meminta dukungan agar dapat mempertahankan dan memulihkan kegiatan produksi dan usaha selama situasi perekonomian yang sulit," katanya, dikutip pada Minggu (24/12/2023).
Cong menuturkan pengusaha terus mendorong pemerintah memastikan keadilan dalam penerapan kebijakan perpajakan bagi dunia usaha di semua sektor ekonomi.
Pengusaha juga berharap pemerintah proaktif melakukan evaluasi berkala terhadap berbagai bentuk kebijakan yang menimbulkan kesulitan bagi dunia usaha.
Dia menjelaskan insentif perpajakan tidak hanya soal pengurangan tarif. Sebab, pemerintah juga dapat memberikan insentif dalam bentuk penyederhanaan prosedur seperti untuk merestitusi pajak.
Selama ini, lanjutnya, masih banyak pengusaha yang melaporkan masalah mengenai prosedur restitusi PPN dan e-faktur. Penyederhanaan prosedur perpajakan dinilai akan efektif menekan biaya kepatuhan wajib pajak.
Di bidang kepabeanan, pelaku usaha juga masih mengeluhkan lamanya durasi memproses prosedur secara elektronik, penerbitan izin impor bahan kimia prekursor, restitusi pajak impor dan ekspor, serta mekanisme restitusi PPN untuk perusahaan pengolahan dan ekspor.
Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan Cao Anh Tuan telah mengungkapkan proyeksi pemerintah mengenai berbagai tantangan yang mempengaruhi perekonomian domestik pada 2024.
Untuk itu, Kementerian Keuangan juga akan terus memantau kondisi perekonomian secara cermat untuk kemudian merumuskan kebijakan untuk meresponsnya.
"Dalam Strategi Reformasi Sistem Perpajakan hingga 2030, Kemenkeu akan terus mengkaji dan menyempurnakan sistem kebijakan perpajakan sesuai dengan praktik internasional," ujarnya seperti dilansir vietnamnews.vn. (rig)
