Aturan Terbaru Pengenaan BMTP Produk Kain, Download di Sini!

JAKARTA, DDTCNews -- Pemerintah kembali mengenakan bea masuk tindakan pengamanan (BMTP) atas impor produk kain. Pengenaan BMTP tersebut diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 48/2024.

Pemerintah sebelumnya sempat mengenakan BMTP atas impor produk kain melalui PMK 55/2020 s.t.d.d PMK 78/2021, tetapi telah berakhir masa berlakunya. Sementara itu, berdasarkan hasil penyelidikan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) pengenaan BMTP masih diperlukan.

“Bahwa hasil penyelidikan KPPI membuktikan industri dalam negeri masih mengalami kerugian serius akibat dari jumlah impor produk kain masih mengalami peningkatan,” bunyi pertimbangan PMK 48/2024, dikutip pada Kamis (9/8/2024).

Selain itu, BMTP kembali dikenakan lantaran industri dalam negeri masih membutuhkan waktu tambahan untuk menyelesaikan penyesuaian struktural. Untuk itu, melalui PMK 48/2024, pemerintah mengenakan BMTP atas impor kain selama 3 tahun ke depan.

Waktu pengenaan BMTP tersebut terbagi menjadi 3 periode. Adapun setiap periode mengenakan tarif BMTP yang berbeda dan semakin menurun. Adapun BMTP ini merupakan pungutan tambahan bea masuk umum atau bea masuk preferensi yang telah dikenakan.

PMK 48/2024 diundangkan pada 6 Agustus 2024 dan berlaku 3 haru kerja setelahnya. Hal ini berarti  PMK 48/2024 akan berlaku efektif mulai 9 Agustus 2024.

Secara terperinci, PMK 48/2024 terdiri atas 7 pasal. Berikut perinciannya.

• Pasal 1
  Pasal ini menegaskan pengenaan BMTP atas impor produk kain selama 3 tahun. Adapun perincian tarif, segmentasi kain, besaran tarif BMTP, serta jangka waktu pengenaan BMTP tercantum dalam lampiran huruf A PMK 48/2024.
   
• Pasal 2
  Pasal ini menjelaskan bahwa BMTP merupakan tambahan dari bea masuk umum atau bea masuk preferensi yang telah dikenakan.
   
• Pasal 3
  Pasal ini menjelaskan BMTP dikenakan atas importasi produk kain dari semua negara. Kendati demikian, ada pengecualian atas importasi produk kain tertentu yang diproduksi negara tertentu.
  Perincian daftar negara yang dikenakan BMTP, negara yang dikecualikan dari BMTP, serta segmentasi produk yang dikenakan BMTP, tercantum dalam lampiran huruf B PMK 48/2024.
   
• Pasal 4
  Pasal ini menerangkan syarat yang harus dipenuhi oleh importir yang melakukan impor kain asal negara yang dikecualikan dari pengenaan BMTP. Adapun importir tersebut harus menyerahkan dokumen seurat keterangan asal (SKA) dan memenuhi ketentuan asal barang.
   
• Pasal 5
  Pasal ini menyebutkan apabila importasi kain asal negara yang dikecualikan dari oengenaan BMTP tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 maka akan dikenakan BMTP.
   
• Pasal 6
  Pasal ini menguraikan ketentuan teknis pengenaan BMTP. 
   
• Pasal 7
  Pasal ini menjelaskan waktu berlaku PMK 48/2024, yaitu setelah 3 hari kerja terhitung sejak tanggal diundangkan.

Untuk membaca PMK 48/2024 secara lengkap, Anda dapat mengunduh (download) melalui Perpajakan DDTC.  (sap)