BERITA TERKINI
PUTUSSIBAU, DDTCNews – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kapuas Hulu saat ini tengah menggodok regulasi mengenai pajak untuk penangkaran sarang burung walet. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk memaksimalkan pendapatan khususnya dari sektor pajak.
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kapuas Hulu Mohd. Zaini mengatakan salah satu upaya yang dilakukan oleh DPPKAD yakni dengan memberlakukan pengenaan tarif pajak untuk penangkaran sarang burung walet di Kabupaten Kapuas Hulu.
“Aturannya sudah mulai kami godok, sekarang masih tahap sosialisasi kepada masyarakat. Kami tengah menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk mau membayar pajaknya,” katanya, Minggu (19/2).
Untuk memungut pajak tersebut, Zaini menambahkan Pemkab Kapuas Hulu telah memiliki Peraturan Bupati (Perbup) terutama yang berkenaan dengan besaran tarif pajak yang akan diberlakukan. Namun, perhitungannya tidak berdasarkan pada skala besaran volume sarang burung walet tersebut.
“Nanti bisa saja dilihat berapa kilo pengasilan dalam setahun dan kemampuan mereka untuk membayar,” jelasnya.
Meskipun regulasinya sudah dalam tahap pembahasan, DPPKAD masih belum diketahui dan dipastikan kapan regulasi tersebut akan diberlakukan. Dalam menjalankan regulasi, nantinya DPPKAD akan bermitra dengan kecamatan dan desa untuk mendukung kebijakan tersebut, mengingat usaha yang ada sifatnya hanya sebuah penangkaran.
“Kalau dulu dengan Dinas Perkebunan dan Kehutanan, tapi sekarang sifatnya sudah penangkaran. Nanti kami minta peran aktif pemerintah kecamatan dan desa menyampaikan kepada masyarakat masalah penerapan aturan itu,” ujarnya.
Oleh karena itu, seperti dilansir dalam Kalbar Deliknews, Zaini mengimbau kesadaran semua masyarakat penangkar agar lebih proaktif membantu pemerintah ketika regulasi penarikan pajak sarang burung walet sudah diberlakukan. Namun dari beberapa kali sosialisasi yang dilakukan di kecamatan, terlihat respons masyarakat masih rendah.
“Maka salah satu upaya kami menumbuhkan kesadaran masyarakat dulu untuk mau membayar pajak. Saya harap masyarakat bisa membantu Pemda, karena adanya pajak tersebut nantinya akan membantu Pemda menjalankan roda pembangunan di Kabupaten Kapuas Hulu,” pungkasnya. (Amu)
